Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lengkap Dukungan Buat LBP Kata Tigor Tanjung
Olahraga
16 jam yang lalu
Lengkap Dukungan Buat LBP Kata Tigor Tanjung
2
Baleg DPR akan Lanjutkan Proses RUU Pemilu
DPR RI
23 jam yang lalu
Baleg DPR akan Lanjutkan Proses RUU Pemilu
3
Menpora Minta KONI Aceh Siapkan Masterplan PON 2024
Olahraga
15 jam yang lalu
Menpora Minta KONI Aceh Siapkan Masterplan PON 2024
4
Papua Barat Terima Kiriman Vaksin Tahap Kedua
Kesehatan
23 jam yang lalu
Papua Barat Terima Kiriman Vaksin Tahap Kedua
Home  /  Berita  /  MPR RI

Kikis Fanatisme dan Radikalisme, Pemerintah Disarankan Hidupkan Dialog

Kikis Fanatisme dan Radikalisme, Pemerintah Disarankan Hidupkan Dialog
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid. (Foto: Dok. Pribadi)
Jum'at, 04 Desember 2020 20:37 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Faham dan tindakan fanatisme, radikalisme, menjadi fenomena global yang mesti terus menerus diwaspadai. Fanatisme dan radikalisme jelas-jelas bertentangan dengan sistem demokrasi di Indonesia.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, Jumat (04/12/2020) di Jakarta.

"Jika faham fanatisme dan radikalisme masih tumbuh subur, berarti demokrasi di negara kita belum berjalan dengan baik," ujarnya.

Padahal menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, demokrasi merupakan alat untuk melahirkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. "Jika tidak bisa menangkal faham tersebut, kita patut instropeksi terhadap perjalan demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Pria asal Pulau Bawean, Gresik Jawa Timur itu menambahkan, Faham dan tindakan fanatisme serta radikalisme juga dapat merusak kemajemukan, karena akan melahirkan sikap yang merasa paling benar dan semaunya sendiri.

"Dan jelas tindakan tersebut berbahaya bagi indonesia yang majemuk agama, bahasa dan suku bangsanya," ujar Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu.

Untuk itu, Gus Jazil mendorong pemerintah untukt melakukan pencegahan dan penindakan sedini mungkin agar tertutup celah lahirnya pikiran dan sikap radikalisme itu.

"Selain itu, pemerintah juga harus menunjukkan sikap keteladanan, dengan menghidupkan budaya dialog, serta menghindari kebijakan dan tindakan yang dapat menciderai rasa keadilan bagi warganya," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.***

wwwwww