Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kemenangan Penting Persija dari RANS Nusantara
Olahraga
11 jam yang lalu
Kemenangan Penting Persija dari RANS Nusantara
2
Persebaya Ingin Menang dengan Kebanggaan di Laga Terakhir
Olahraga
11 jam yang lalu
Persebaya Ingin Menang dengan Kebanggaan di Laga Terakhir
3
Arema FC Fokus Recovery Hadapi Laga Terakhir
Olahraga
11 jam yang lalu
Arema FC Fokus Recovery Hadapi Laga Terakhir
4
PSIS Semarang Terus Jaga Asa Tembus 4 Besar
Olahraga
11 jam yang lalu
PSIS Semarang Terus Jaga Asa Tembus 4 Besar
5
Beri Kesempatan Pemain Minim Bermain, Marcelo Rospide Fokus Strategi Hadapi Persebaya
Olahraga
10 jam yang lalu
Beri Kesempatan Pemain Minim Bermain, Marcelo Rospide Fokus Strategi Hadapi Persebaya
6
Aditya dan Novendra Melejit, Temur Kuybakarov Terlempar dari Klasemen Sementara
Olahraga
7 jam yang lalu
Aditya dan Novendra Melejit, Temur Kuybakarov Terlempar dari Klasemen Sementara
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Demokrat: Pemerintah Gagal Tangani Musibah Covid-19

Demokrat: Pemerintah Gagal Tangani Musibah Covid-19
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Irwan. (Foto: Istimewa)
Sabtu, 19 Desember 2020 19:20 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan mengkritik pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Ya pemerintah ini gayanya begitu-begitu terus. Contoh terkini adalah pemberlakuan rapid antigen untuk perjalanan antarprovinsi sehingga berakibat kepada reschedul pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, amburadul," ujar Politisi Demokrat ini melalui keterangan pers yang diterima GoNews, Sabri (19/12/2020).

"Sudah hampir setahun pandemi Covid-19 melanda, tapi tidak ada evaluasi dan aksi yang revolusioner. Pemerintah gagal adaptif dan responsif dengan musibah pandemi Covid-19. Makanya selalu pelaksanaan di lapangan berbeda dengan tujuan kebijakan yang dikeluarkan, yang ada malah masyarakat yang jadi korban," kata Irwan

Di sisi lain, Irwan mengapresiasi kebijakan rapid antigen dalam menghadapi lebaran Naral dan tahun baru (Nataru) karena ini kongrit untuk mengurangi klaster baru Covid-19.

"Permasalahannya, pemerintah tidak siap pada tatanan mengantisipasi pasca kebijakan dikeluarkan. Standar pelayanan tidak diikuti di titik-titik keberangkatan transportasi seperti bandara, pelabuhan atau terminal. Jumlah petugas tetap yang melayani, sosialisasi minim sehingga gagal dalam   mengantisipasi masalah pasca kebijakan keluar. Dan ini terus berulang-ulang," ujarnya.

Mestinya ujar Irwan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus benar-benar tegas dan fokus untuk mengontrol sampai ke bawah bagaimana pelaksanaan dan dampak dari perubahan aturan oleh pemerintah.

"Jangan hanya bisa buat aturan tanpa mampu melayani masyarakat dan mengatur pelaksanaannya. Itu sama saja membuat masalah baru dan potensi klaster baru. Jatuhnya kebijakan yang sia-sia," pungkasnya.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/