Dorong Inklusivitas, Legislator NasDem Apresiasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial 2021

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni megapresiasi langkah pemerintah mengganti bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako menjadi bantuan sosial tunai (BST).

"Ini sebagaimana catatan kami sebelumnya bahwa bansos tunai akan lebih berdampak positif bagi daya tahan ekonomi masyarakat di setiap daerah. Selain karena proses audit jadi lebih sederhana, impact ekonomi juga jadi lebih baik karena masyarakat penerima akan berbelanja di toko-toko di lingkungan mereka sehingga ada perputaran ekonomi disana," kata Lisda kepada GoNews.co, Minggu (3/1/2021).

Meski demikian, kata Lisda, peluang kebocoran tetap ada. Kebocoran bisa terjadi ketika ada perbedaan antara besaran bantuan yang diterima oleh penerima manfaat dengan besaran nilai batuan yang dianggarkan.

"Jadi, selain BST ini sudah unggul dari sisi sederhananya audit, validasi data penerima by name by address juga harus akurat untuk menghindari penerima bodong," kata Lisda.

Sebagai pengawas kebijakan pemerintah, kata Lisda, dirinya menilai jaring pengaman sosial 2021 terbilang cukup efektif untuk membantu masyarakat yang ekonominya terpuruk dan menurunnya daya beli mereka, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah.

Ia tak menampik jika jumlah anggaran per program jaring pengaman sosial dinilai sebagian pihak belum cukup meng-cover kebutuhan masyarakat terdampak pandemi.

"Tapi kita juga harus melihat kondisi keuangan negara, dan tentu kita masih berharap adanya peningkatan pemerataan di seluruh Indonesia," ujar Lisda.

Inklusivitas kebijakan jaring pengaman sosial, kata Lisda, tentu menjadi perhatiannya sebagai wakil rakyat dan pengawas kinerja pemerintah. Persoalan mendasarnya, ada pada data.

"Oleh karenanya kita berharap, ke depan SDM di tingkat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping desa juga perlu dibenahi, agar betul-betul memvalidasi sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat," kata Lisda.

Saat ini, sambung Lisda, dalam total jumlah penerima jaring pengaman sosial 2021 yang mendekati angka 85 jutaan penerima berdasarkan kurasi data GoNews.co, peluang tumpang tindih penerimaan per program jaring pengaman sosial memang masih terbuka.

"Namun jika validasi dilakukan semenjak dini, tentu kemungkinan itu lebih menipis," kata Lisda.

Ia memungkasi, bagaimanapun membangun optimisme kolektif 268.583.016 juta rakyat Indonesia (data semester I 2020) agar Republik ini bisa bangkit dari pandemi adalah hal penting.

"Tentunya seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan program pemerintah lainnya, sesuai dengan kebutuhan individu. Namun sebagai prioritas kita harapkan kepada masyarakat yang saat ini terdampak pandemi Covid-19," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I ini.

Sebagai pengingat, presiden Jokowi dalam rapat penyaluran bansos 2021 bersama jajaran menteri di Istana Negara pada Selasa (29/12/2020) lalu telah menyebut ada 6 program jaring pengaman sosial 2021 dengan total anggaran lebih kurang Rp110 triliun.

Enam program tersebut yakni:

1) Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sosial (bansos) pangan, senilai Rp45, 1 triliun 18,8 juta penerima dengan nilai bansos masing-masing penerima sebesar Rp200.000.

2) Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp28,7 triliun untuk 10 juta penerima selama 4 triwulan atau setahun.

3) Bansos Tunai atau Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp12 triliun untuk 10 juta penerima degan nilai bansos masing-masing penerima sebesar Rp300 ribu selama 4 bulan.

4) Kartu Prakerja Rp10 triliun.

5) BLT Desa 14,4 triliun.

6) Diskon Listrik sebesar Rp3, 78 triliun selama 6 bulan.

Dalam siaran setpres, presiden menekankan pentingnya data dan bagaimana bansos bisa men-trigger perekonomian dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan," pungkas presiden dalam siaran itu.***