Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Timnas U 23 Gagal Uji Coba, Yunus Nusi Yang Harus Bertanggung Jawab
Olahraga
18 jam yang lalu
Timnas U 23 Gagal Uji Coba, Yunus Nusi Yang Harus Bertanggung Jawab
2
Diprotes Banyak Pihak, Bareskrim Polri Akan Cabut Status Tersangka 6 Laskar FPI yang Meninggal Dunia
Hukum
15 jam yang lalu
Diprotes Banyak Pihak, Bareskrim Polri Akan Cabut Status Tersangka 6 Laskar FPI yang Meninggal Dunia
3
Bantah Iming-imingi Uang Rp 100 Juta untuk Kudeta, Jhoni Allen Akui KLB Butuh Biaya
Peristiwa
16 jam yang lalu
Bantah Iming-imingi Uang Rp 100 Juta untuk Kudeta, Jhoni Allen Akui KLB Butuh Biaya
4
Usai Rendang Mendunia, Kini Rawon Sabet Posisi Pertama Sup Terenak se-Asia
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Usai Rendang Mendunia, Kini Rawon Sabet Posisi Pertama Sup Terenak se-Asia
5
Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI Sudah Dicabut, Ini Penjelasan Polri
Hukum
15 jam yang lalu
Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI Sudah Dicabut, Ini Penjelasan Polri
6
Tak Tergoda Tawaran, Renan da Silva Tetap Bersama Bhayangkara FC
Sepakbola
13 jam yang lalu
Tak Tergoda Tawaran, Renan da Silva Tetap Bersama Bhayangkara FC
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Penjelasan Menkeu soal 'Pajak Pulsa'

Penjelasan Menkeu soal Pajak Pulsa
Menkeu RI Sri Mulyani dalam suatu kesempatan. (foto: ist.)
Sabtu, 30 Januari 2021 17:10 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher.

Hal tersebut ditegaskan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya, sebagaimana dilihat GoNews.co, Sabtu (30/1/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021 adalah bentuk penyederhanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer. Sebelum terbit PMK ini, PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer sudah berjalan.

Ads

Penyederhanaan yang dimaksud, untuk pulsa/kartu perdana pungutan PPN-nya sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

"Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi," tulis Sri Mulyani.

Untuk PPN token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.

Untuk voucer, PPN tidak dikenakan atas nilai voucer karena voucer adalah alat pembayaran setara dengan uang.

PPN, lanjut Sri Mulyani, hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

Sementara itu, untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT tahunannya.

"Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer," ucap Sri Mulyani yang ditulis menggunakan huruf kapital.

Menkeu kembali menegaskan pajak yang masyarakat bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan.

"Kalau jengkel sama korupsi, mari kita basmi bersama!,"seru Menkeu Sri Mulyani.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Pemerintahan, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww