Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Madura United Tampil dengan Jersey Berbeda
Sepakbola
21 jam yang lalu
Madura United Tampil dengan Jersey Berbeda
2
Pemain PSM Diminta Jaga Kebugaran Selama Libur
Sepakbola
21 jam yang lalu
3
Viral Anak Ditulis Pembantu dalam KK, Ini Penjelasan Dukcapil
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Viral Anak Ditulis Pembantu dalam KK, Ini Penjelasan Dukcapil
4
Ada Celah Nih! Ombudsman RI Minta Kepala Daerah Awasi Pembayaran THR
Umum
16 jam yang lalu
Ada Celah Nih! Ombudsman RI Minta Kepala Daerah Awasi Pembayaran THR
5
HMI-MPO Cabang Bogor Tuntut Usut Tuntas Mafia Covid-19
Hukum
7 jam yang lalu
HMI-MPO Cabang Bogor Tuntut Usut Tuntas Mafia Covid-19
6
Joko Susilo Berburu Tiga Pemain Asing
Sepakbola
15 jam yang lalu
Joko Susilo Berburu Tiga Pemain Asing
Home  /  Berita  /  Nasional

Kata PKS dan PAN soal Pembentukan Kementerian Investasi

Kata PKS dan PAN soal Pembentukan Kementerian Investasi
Ilustrasi investasi. (gambar: ist.)
Kamis, 15 April 2021 19:46 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Anis Byarwati berpandangan, pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan investasi di Tanah Air.

"Kalaupun direalisasikan, kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi saja," kata Anis tertulis, sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Kamis (15/4/2021).

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menjelaskan, persoalan investasi di Indonesia begitu kompleks, tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat kementerian dan lembaga baru. Hulu, tengah, serta hilir harus diselesaikan berkesinambungan. Pemerintah, juga dipandang harus menghilangkan faktor-faktorĀ  penghambat investasi di Indonesia sebagaimana menjadi catatan dunia.

Mengutip data WEF (World Economic Forum), ada 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia. "Dari 16 faktor tersebut, korupsi menjadi kendala utama yang sangat menggangu dan merugikan," kata Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

Sementara itu, Anggota Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPR RI, GuspardiĀ Gaus sempat menyatakan harapan agar Kementerian Investasi yang akan dibentuk pemerintah bisa memiliki peran sangat spesifik dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, target dan sasarannya harus terukur dan jelas. Bagaimana Kementerian Investasi ini dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga bisa melakukan akselerasi terhadap ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk akibat pandemi covid-19," kata Guspardi sebagaimana diberitakan GoNEWS.co, Senin (12/4/2021).

Mengenai rencana pembentukan Kementerian Investasi ini, mulanya Presiden Jokowi mengirimkan surat bernomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI kemudian menggelar rapat pada Kamis (8/4/2021) dan menyepakati isi surat tersebut. Keputusan Bamus kemudian disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, DPR RI, Nasional, Ekonomi
wwwwww