HMI-MPO Cabang Bogor Tuntut Usut Tuntas Mafia Covid-19

BOGOR - HMI-MPO Cabang Bogor melakukan aksi demonstrasi di Balaikota dan Kejari Kota Bogor. Aksi tersebut disampaikan sebagai bentuk protes HMI-MPO Cabang Bogor atas hadirnya indikasi penyelewengan pengelolaan anggaran pada pembangunan Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor.

"Pembangunan RS Lapangan Kota Bogor menelan anggaran sebesar Rp20 miliar. Namun hingga RS tersebut selesai masa kontraknya, justru menghasilkan hutang Rp5,6 miliar. Dan hal tersebut menjadi masalah, karena kasus Covid-19 di Kota Bogor belum juga usai." ujar Asep Maulana sebagai Koordinator Lapangan aksi tersebut.

Seperti diketahui, pembangunan RS Lapangan Kota Bogor memakai anggaran dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dikoordinatori oleh BPBD, Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bogor.

Yogi Mulyana selaku Sekretaris Umum HMI-MPO Cabang menyatakan "Ditengah kondisi krisis, pemerintah melakukan upaya penanggulangan bencana menggunakan Dana Siap Pakai. Ditengah situasi krisis pula, peraturan akan dibuat lebih longgar untuk mempermudah penanganan krisis itu sendiri. Namun pada sisi yang lain, ruang untuk melakukan praktek penyimpangan menjadi terbuka lebar."

Didepan Balaikota Bogor, HMI-MPO Cabang Bogor menyampaikan tuntutannya, "Pemerintah Kota Bogor harus melakukan transparansi kepada publik, dan Walikota Bogor untuk segera mencopot Kepala Dinkes, BPBD serta Dirut RSUD Kota Bogor dari jabatannya. Karena mereka yang bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi pada pembangunan RS Lapangan Kota Bogor." Lanjut Asep Maulana.

Aksi tersebut dilanjutkan kedepan kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor, hingga pukul 16.00 WIB.

HMI-MPO Cabang Bogor menilai bahwa Kejaksaan Negeri Kota Bogor harus segera bertindak tegas atas hadirnya indikasi penyelewengan pengelolaan anggaran pada pembangunan RS Lapangan Kota Bogor.

"Kasus Covid-19 di Kota Bogor masih menunjukkan adanya peningkatan, jika permasalahan RS Lapangan Kota Bogor tidak segera dituntaskan, maka sangat mungkin Kota Bogor kesulitan dalam menghadapi wabah Covid-19 ini," sambung Yogi Mulyana.

Lanjut Yogi, "Jika tuntutan ini tidak ada upaya lanjutan dari Pemkot dan Kejari Kota Bogor, maka HMI-MPO Cabang Bogor akan kembali turun ke jalan sebagai vitamin demokrasi sampai permasalahan ini terusut tuntas."

Diakhir, HMI-MPO Cabang Bogor juga menyampaikan ajakan kepada seluruh elemen organisasi pemuda dan mahasiswa serta masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pembangunan di Kota Bogor. ***