Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
Nasional
20 jam yang lalu
Gagasan Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang Keolahragaan Memperkuat Ekosistem Olahraga
2
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
Sepakbola
18 jam yang lalu
Zlatko Runje Gantikan Igor Tolic Saat Jamu Kalteng FC
3
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
Kemenpora
22 jam yang lalu
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
4
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Kemenpora
21 jam yang lalu
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
5
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
Basket
23 jam yang lalu
Makin Panas, Empat Tim Lolos Bersaing di Semifinal
6
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
DKI Jakarta
20 jam yang lalu
Pengprov MPI DKI Jakarta Siap Sukseskan PON Pantai 2026
Home  /  Berita  /  Ekonomi

DPR Minta RAPBN 2022 Antisipasi Perburukan Dampak Pandemi

DPR Minta RAPBN 2022 Antisipasi Perburukan Dampak Pandemi
Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. (foto: dok. www.gonews.co)
Kamis, 20 Mei 2021 14:40 WIB
JAKARTA - Ketua DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Puan Maharani, mengingatkan pemerintah agar penyususan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2022 bisa mengantisipasi ketidakpastian pandemi dampak pandemi Covid-19.

"Kita mesti belajar dari pengalaman di awal tahun ini saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 sehingga pengetatan aktivitas masyarakat kembali dilakukan yang kemudian tentu berdampak pada perekonomian," kata Puan selepas rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan V tahun sidang 2020-2021 di Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Selain belajar dari pengalaman lonjakan kasus nasional awal tahun 2021, Puan juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi peristiwa lonjakan seperti yang terjadi di India baru-baru ini.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, seluruh masalah struktural terkait SDM, produktivitas, hingga birokrasi memang mesti dibenahi.

"Namun program-program yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penghasilan bagi rakyat secara langsung dan cepat juga harus diprioritaskan pemerintah," ujarnya.

Dia mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan program pemulihan sosial dan ekonomi sebagai prioritas.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Kriminal, Nasional, Ekonomi
wwwwww