PKS: Ekonomi Masih Resesi, PPN Jangan Beratkan Rakyat

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Anis Byarwati menyampaikan, Fraksi PKS melihat bahwa perekonomian nasional masih mengalami resesi lantaran kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (qtq) pada triwulan I-2021.

"Efektifitas kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh panggang dari api," kata Anis dalam sebuah pernyataan yang dikutip GoNEWS.co, Kamis (20/5/2021).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengatakan, "Kita harus mengakui, efek kebijakan pembatasan perjalanan dan kegiatan di luar ruang, memiliki dampak terhadap beberapa sektor terkait,". Ia merinci, kontraksi terdalam terdapat pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar sebesar 13,12 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,26 persen, jasa perusahaan sebesar 6,10 persen, jasa lainnya sebesar 5,15 persen, dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,99 persen.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyampaikan beberapa sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB, masih mengalami kontraksi, diantaranya industri pengolahan (19,84%) sebesar 1,38 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,10%) sebesar 1,23 persen, konstruksi (10,8%) sebesar 0,79 persen dan hanya sektor pertanian yang mampu tumbuh positif (13,17%) sebesar 2,95%. "Masih terkontraksinya beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDB, menunjukkan kebijakan Pemerintah belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan di sektor-sektor tersebut," tegasnya.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, data menunjukkan bahwa komponen pengeluaran terbesar dalam PDB juga masih mengalami kontraksi. Konsumsi rumah tangga (56,93%) terkontraksi sebesar 2,23 persen dan komponen pembentukan modal tetap bruto atau investasi (31,98%) terkontraksi sebesar 0,23 persen. "Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Manajemen pendistribusian bansos, khususnya validitas data perlu dibenahi, mengingat temuan KTP ganda oleh Kemensos," kata Anis.

"Selain itu, masih besarnya SILPA tahun 2020 dan saldo pemerintah daerah dilembaga perbankan, menunjukkan kebijakan belanja baik pusat maupun daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," tambah Anis.

Legislator dari Jakarta Timur ini juga menyoroti kenaikan PPN 15% yang dilakukan Pemerintah dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi. "Menaikkan PPN sebesar 15 persen dalam kondisi seperti ini, bukanlah merupakan kebijakan yang tepat," ujarnya.

Anis menegaskan, PPN konteksnya pajak yang paling dekat dengan masyarakat. Semua kebutuhan masyarakat seperti makanan, minuman, pakaian dan keperluan lain, semua dikenakan PPN yang dibebankan oleh penjual kepada konsumen akhir. Anis menilai, dampak utama dari kenaikan PPN ini akan menghantam daya beli masyarakat dan membahayakan industri retail. Anis berharap Pemerintah tidak menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN.

"Pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak dan kembali mencederai rasa keadilan," tutupnya.***