Komisi I DPR Desak RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan bocornya data 279 juta penduduk yang tergabung dalam BPJS Kesehatan seharusnya menjadi momentum pengesahan rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Menurutnya, dengan pengesahan aturan hukum itu, maka data penduduk Indonesia diharapkan aman agar tidak bocor dan diperjualbelikan di masa mendatang.

"Saya desak agar deadlock RUU PDP segera disahkan, data kesehatan WNI sangat penting dan rahasia. Harus dijaga dengan ekstra ketat tidak boleh bocor sekecil apapun," kata Farhan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5/2021).

Dia mengatakan data warga negara apalagi di sektor kesehatan menjadi barang yang sangat strategis, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Dia pun menyayangkan kebocoran 279 juta data WNI yang bahkan diperjualbelikan secara daring.

Oleh karena itu, menurutnya, harus ada penelitian dan investigasi lanjutan mengapa peretas menyasar data BPJS Kesehatan. Bukan tidak mungkin, kata dia, peretasan ini juga berkaitan dengan vaksin dan sindikat obat-obatan.

"Di masa pandemi, BPJS Kesehatan pasti menyimpan data pasien Covid-19. Sangat mungkin, data yang dicuri itu berkait dengan vaksin atau sindikat obat-obatan," kata Farhan.

Dia bahkan menyebut ada kemungkinan keterlibatan 'orang dalam' berkaitan dengan peristiwa ini. Farhan mengimbau agar kompetensi IT harus dievaluasi karena data warga negara merupakan sektor strategis.

"Data kesehatan WNI sangat strategis. Mesti dianalisis dengan teliti mengapa peretas menyasar BPJS yang bagi orang awam mungkin tidak penting. Perlu diteliti kemungkinan orang dalam terlibat dalam peretasan," kata dia.

Sebelumnya, Hal ini juga telah dipastikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa data BPJS Kesehatan terdapat di dalam 279 juta data yang diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums.

Dugaan kuat bahwa data itu milik BPJS berasal dari sejumlah data yang dibocorkan, yakni nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.***