ASN Tolak Naik Jabatan, PSI Dorong Pansus dan Adopsi Sistem Merit Jawa Barat

JAKARTA - PSI (Partai Solidaritas Indonesia) mendukung langkah DPRD DKI Jakarta untuk membuat Pansus (Panitia Khusus) lelang jabatan Pemprov DKI Jakarta. Banyaknya jabatan kosong di Pemprov DKI Jakarta dan rendahnya minat ASN untuk mengikuti lelang jabatan tingkat eselon II dianggap bukan kejadian biasa.

"Ini harus ditelusuri. Bagaimana para ASN menolak naik jabatan meski didukung dengan insentif moneter Jakarta yang sudah tinggi," ujar anggota Komisi A dari PSI, August Hamonangan dalam sebuah pernyataan yang dikutip GoNEWS.co, Sabtu (29/5/2021).

Dalam Kunjungan Kerja Gabungan Komisi DPRD DKI Jakarta ke Pemprov Jawa Barat pada 27-28 Mei, August mendorong agar sistem merit ASN yang berlaku di Pemprov Jawa Barat dapat diadopsi di Jakarta.

Terlebih karena sistem tersebut telah mendapat penghargaan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) berupa Anugerah Meritokrasi dengan poin 375,5 atau nomor pertama dalam penilaian KASN. "Saya melihat jika sistem merit ini dapat diadaptasi ke Jakarta maka masalah lelang jabatan bisa dihindari atau paling tidak diminimalisir," jelasnya.

Sistem merit juga ini sudah komprehensif dengan mempertimbangkan perencanaan kebutuhan ASN, proses pengadaan ASN, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin. Sehingga nantinya ketika ada kebutuhan ASN untuk jabatan tertentu, pimpinan instansi tidak perlu repot mencari ASN yang bertalenta. Untuk jangka panjang, sistem ini juga dapat melindungi ASN dari intervensi politik serta menghindari dari sistem nepotisme yang nantinya dapat mengganggu karir pegawai.

"Saya optimis, kalau Pemprov DKI berbenah maka hasilnya pasti lebih baik dari Jawa Barat," tegasnya. Terlebih Jakarta didukung dengan teknologi informasi Jakarta Smart City dengan alokasi anggaran yang besar. Unit Pengelola Jakarta Smart City sudah memiliki kerangka big data dan aspek pusat kendali kota (command center) yang dapat difungsikan sebagai sistem penilaian ASN.

"Jakarta harus segera berbenah, jangan sampai di sisa 1 tahun jabatan Gubernur Anies, kontroversi lelang jabatan masih terus berulang, sehingga ASN menjadi korban," kata dia.***