Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
11 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
11 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
12 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
4
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
13 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
5
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
12 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
6
Awan Tebal Menghampiri Jakarta, BMKG Prediksi Hujan Turun pada Hari Ini
Metropolitan
19 jam yang lalu
Awan Tebal Menghampiri Jakarta, BMKG Prediksi Hujan Turun pada Hari Ini
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Jawab Hasto, Yan Harahap: Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat, Bukan PDIP!

Jawab Hasto, Yan Harahap: Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat, Bukan PDIP!
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Kampanye 2019 lalu. (foto: Istimewa)
Sabtu, 29 Mei 2021 14:00 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang memastikan tidak akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS pada 2024 mendatang menuai respons dari berbagai kader Demokrat.

Salah satunya dari politikus Demokrat, Yan Harahap yang menegaskan partainya juga tidak ingin berkoalisi dengan PDIP. "Demokrat berkoalisi dengan rakyat, bukan dengan PDIP!" kata Yan seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @YanHarahap, Sabtu (29/5/2021).

Dalam cuitan sebelumnya, Yan juga mengungkapkan Demokrat tidak akan berkoalisinya dengan partai yang wakil bendaraha umumnya membegal hak rakyat miskin. "Demokrat juga tak mungkn berkoalisi dengan Partai yang Wabendumnya 'pembegal' hak rakyat miskin," katanya.

Seperti diketahui, Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang pernah menjabat wabendum PDIP tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Juliari didakwa menerima suap Rp32 miliar terkait dana bansos.

Sebelumnya, PDI Perjuangan mengaku tidak akan asal-asalan dalam menentukan partai politik koalisi menuju Pemilu 2024.

Bahkan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu telah menandai satu partai yang tak akan masuk dalam radar koalisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam webinar Para Syndicate bertema 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', Jumat (28/5).

Selain PKS, lanjut Hasto, PDIP juga tak membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Menurutnya, ideologi kedua partai berbeda dalam melihat suara pemilih.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa," ujarnya.***

wwwwww