Sindir Bansos SBY, Hasto Diminta Bantu KPK Cari Harun Masiku

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan, meminta Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari buronan, Harun Masiku.

Pernyataan itu disampaikan Irwan merespons pernyataan Hasto yang menjuluki Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai 'Bapak Bansos'. Menurutnya, langkah membantu KPK mencari keberadaan Harun lebih baik dilakukan oleh Hasto dibandingkan sibuk mengurus partai politik (parpol) lain.

"Ketimbang cawe-cawe urusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang,"kata Irwan, Sabtu (29/5).

Lebih lanjut, Irwan menyatakan bahwa pernyataan terkait yang menjuluki SBY sebagai 'Bapak Bansos' merupakan upaya mencitrakan bantuan sosial alias bansos sebagai hal negatif.

Padahal, ia menegaskan, rakyat tahu hal yang sesungguhnya menghadirkan kesengsaraan adalag penyelewengan bansos dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP.

Irwan melanjutkan, bansos di zaman SBY berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan langsung ke rakyat. Menurutnya, BLT telah terbukti meminimalisir penyelewengan dan membantu rakyat yang susah.

"Bagi pak SBY bantuan langsung ke rakyat itu justru manifestasi ideologis, jalan bagi keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Justru kalau fiktif dan diselewengkan bansos jadi dimanfaatkan untuk elektoral semata. Masyarakat cerdas dan tahu itu, makanya Hasto panik dan kehilangan kendali etika dan rasionalitas politik," imbuh Irwan.

Hasto mengatakan pada pemilu 2009, SBY menggunakan politik bansos seperti yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

Dia mengatakan julukan itu berdasarkan pada hasil penelitian Markus Mijnar yang menunjukan terdapat aliran uang US$2 miliar dari Juni 2008 hingga Februari 2009. Uang itu dipakai untuk bansos demi tujuan politik karena meniru strategi Thaksin.

Akan tetapi, dengan pengeluaran itu akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara menjadi kritis. "Pada 2009 saya jadi saksi bagaimana manipulasi dapat itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada yang menjuluki SBY itu 'Bapak Bansos Indonesia," kata Hasto dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate, Jumat (28/5).***