DPR Sebut Utang Asing untuk Alutsista Cair Bertahap Tahun Ini

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan rencana kebutuhan anggaran sebesar US$124,9 miliar atau Rp1,7 kuadriliun guna membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, pinjaman sebesar US$12 miliar cair pada 2021 dan akan bertambah sekitar US$21 miliar pada 2022 mendatang.

"US$125 miliar itu tidak sekaligus. Tahun ini sudah ada US$12 miliar [pada] 2021, kalau enggak salah, 2022 ada tambahan sekitar US$21 miliar," kata Tamliha, seperti dilansir Gonews.co dari CNNIndonesia Sabtu (29/5/2021).

Ia pun berkata, pembahasan anggaran terkait pembelian alutsista ini akan dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Senin (31/5).

Menurutnya, pembelian ini merupakan sebuah kebutuhan karena alutsista yang ada saat ini merupakan peninggalan zaman Presiden kedua RI Soeharto.

"Pak Soeharto sudah lengser kurang lebih 23 tahun, pengadaan alutsista itu dibeli 1980-an. Jadi sudah tua begitu. Alangkah baiknya di zaman Presiden Jokowi ini beli alutsista baru karena anggaran yang kita sediakan itu terkuras di pemeliharaan alutsista," tutur dia.

Tamliha menambahkan, pihaknya berharap alpalhankam yang dibeli nantinya tetap memberikan keseimbangan terhadap produk-produk, baik dari Amerika bersama sekutunya maupun Rusia bersama sekutunya.

Ia juga berharap alutsista yang dibeli nantinya sesuai dengan kondisi demografis Indonesia. Kemhan sebelumnya disebut akan melakukan pembelian sejumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) untuk memenuhi kebutuhan tiga matra TNI.

Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Pemenuhan alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.

Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp1,7 kuadriliun, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.

Kemhan tak menampik soal skema pinjaman yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam itu.

Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, menyebut pembahasan skema utang itu memang ada, namun pihaknya memastikan pinjaman itu tak akan membebankan keuangan negara. "Memang ada, tapi dipastikan tidak akan beban keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon.***