Alih-Alih Usut Penyebar R-Perpres yang Jadi Polemik, 'Kementerian Prabowo' Sebaiknya Lakukan Ini...

JAKARTA - Aturan apapun yang dibuat untuk kepentingan bangsa seharusnya terbuka dalam proses penyusunannya. Sebagaimana UU yang tingkatnya lebih tinggi dari Perpres, proses pembahasan R-Perpres seharusnya terbuka kepada publik.

Pandangan tersebut disampaikan peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), Lucius Karus, kepada GoNEWS.co, Selasa (1/6/2021).

Pernyataan Lucius menanggapi pemberitaan yang menyebut bahwa Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Ketum Gerindra, Prabowo Subianto akan mengusut pihak yang menyebarkan R-Perpres terkait pertahanan. Anggaran jumbo dalam R-Perpres itu memantik polemik.

"Saya kira sih berlebihan itu. Apa coba salahnya penyebar dokumen yang memang seharusnya diketahui publik?," kata Lucius.

Alih-alih mengusut siapa penyebar dokumen R-Perpres, menurut Lucius, lebih baik Kemenhan fokus pada upaya bagaimana mencegah pembiayaan Alutsista dengan menggunakan hutang sebagaimana yang ada dalam R-Perpres tersebut.

"Rencana pembiayaan melalui hutang ini yang lebih memprihatinkan isu pertahanan ketimbang urusan sebuah draf Perpres yang tersebar," kata Lucius.

Ia menambahkan, "Kalau ke negara lain saja kita bisa minjam uang untuk membeli Alutsista, maka kerahasiaan negara dipertanyakan karena membiarkan negara lain mengetahui kebutuhan Alutsista kita,".

Lucius menjelaskan, benar bahwa ada beberapa hal terkait pertahanan dan keamanan yang masuk dalam kategori rahasia, tetapi tentu tak termasuk anggaran negara yang akan dipakai untuk pembelanjaan Alutsista. "Anggaran negara mau dipakai untuk apa harus diketahui publik," tegasnya.

"Ini saya kira harus dibicarakan lebih luas dengan melibatkan publik karena tentu saja model pembiayaan menggunakan hutang luar negeri justru bertentangan dengan semangat kerahasiaan yang diatur UU terkait dengan kebijakan Alutsista," pungkas Lucius.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya menyatakan pihaknya menyesali ada pihak-pihak yang membocorkan dokumen R-Perpres tentang pertahanan.

"Kementerian Pertahanan akan mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," ujar Dahnil.***