Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
17 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
17 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
10 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
4
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
18 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
5
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
19 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
6
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
18 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Home  /  Berita  /  Nusantara

Soal Protes Reklamasi di Pantai Watu Dodol, LaNyalla: Pemprov Jatim harus Segera Tanggapi

Soal Protes Reklamasi di Pantai Watu Dodol, LaNyalla: Pemprov Jatim harus Segera Tanggapi
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Rabu, 02 Juni 2021 16:21 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera menyikapi protes dari nelayan dan pemerhati lingkungan terkait reklamasi di Pantai Watu Dodol, Desa Ketapang, Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam protesnya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim, para nelayan dan aktivis lingkungan menduga ada rekayasa terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada reklamasi tersebut.

Hal ini yang menurut LaNyalla harus segera ditanggapi. "Reklamasi tidak selalu buruk. Tetapi, reklamasi perlu memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan terhadap ekosistem laut dan juga terhadap lingkungan di sekitar pantai," ujar LaNyalla, Rabu (2/6/2021).

Senator asal Jawa Timur ini mengingatkan, pihak yang melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

"Apalagi reklamasi yang dilakukan untuk membuat pelebaran lahan untuk membangun hotel atau tempat wisata, perlu kajian yang mendalam terhadap dampak jangka panjangnya," ucapnya.

Untuk itu, LaNyalla meminta agar ada pendalaman dari pihak-pihak terkait mengenai rencana reklamasi Pantai Watu Dodol. Menurutnya, jangan sampai reklamasi justru merugikan lingkungan dan masyarakat.

"Dinas Lingkungan Hidup tidak cukup hanya melakukan pendalaman. Harus ada langkah proaktif sehingga hal-hal yang merugikan masyarakat bisa langsung segera diantisipasi. Pemprov juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap proyek reklamasi ini," tegasnya.

LaNyalla mengatakan, keluhan terhadap reklamasi di Pantai Watu Dodol bukan baru kali ini terjadi. Sejak beberapa tahun lalu, nelayan sudah mengeluhkan reklamasi membuat penghasilan mereka menurun akibat berkurangnya ikan yang mereka dapat saat melaut.

"Nelayan dan aktivis sudah bertahun-tahun mengeluhkan banyak biota laut yang rusak akibat proyek reklamasi," katanya.

LaNyalla pun meminta senator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur untuk ikut mengawasi persoalan ini. Apalagi berdasarkan informasi nelayan, warga sekitar tak pernah menyetujui adanya reklamasi di Pantai Watu Dodol namun nyatanya proyek tetap berjalan. ***

wwwwww