R-Perpres Alpalhankam: PPP Dikonsultasi, PDIP dan NasDem Tidak?

JAKARTA - Anggota Komisi I dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Syaifulllah Tamliha mengungkapkan, ada komunikasi Kemenhan ke Komisi I DPR RI terkait muatan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam. R-Perpres terkait ini belakangan menjadi polemik.

"Menteri Pertahanan diminta oleh Komisi I untuk membuat desain besar (pertahanan, red). Seberapa besar (kebutuhan, red) untuk MEF (Minimum Essential Force) itu? Oleh karena itu, Menhan sudah mengusulkan kepada presiden tentang beberapa perjanjian-perjanjian dari negara-negara yang selama setahun terakhir ini sangat intens dilakukan oleh Menhan. Nah, dalam proses itu, Komisi I selalu dikonsultasikan secara tertutup karena ini menyangkut rahasia, baik yang memproduksi Alutsista maupun kita yang membeli," kata Syaifullah dalam tayangan KompasTV yang diunggah Minggu (30/5/2021) lalu.

Jurnalis KompasTV kemudian menegaskan pada Syaifullah, "Artinya apakah teman-teman di Komisi I sudah paham, sudah mengetahui, sudah dibagi informasi mengenai rencana dan strategi pembelian Alutsista?"

"Ya, tentu, sudah ada gambaran-gambarannya," jawab Syaifullah.

Sementara itu, Pengamat Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie dalam tayangan yang sama menyatakan, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Tb Hasanuddin mengaku tidak tahu.

"Kalau DPR sudah demikian paham kenapa Pak TB Hasanuddin bertanya kepada saya? Jadi saya itu ngobrol dengan Pak TbH juga, kami sama-sama nggak tahu," kata Connie kala itu.

Terkait konsultasi Kemhan dengan Komisi I DPR RI tersebut, rekan separtai TB Hasanuddin yang sama-sama duduk di Komisi I DPR RI, dalam hal ini Effendi Simbolon mengatakan, tidak pernah ada konsultasi Kemhan RI ke Komisi I DPR RI secara berkala.

"Nggak pernah. Itu mungkin perorangan kali. Kalau resmi baru ini," kata Effendi dalam wawancara cegat usai gelaran rapat Komisi I DPR RI bersama Kemhan RI, Rabu (2/6/2021).

Tak hanya PDIP, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan juga mengaku baru mengetahui adanya R-Perpres yang menjadi polemik itu dari pemberitaan, bukan dari Kemhan.

"Tidak pernah secara resmi ada di dokumen rapat dengan Kemenhan dan dibahas di dalam rapat. Juga tidak pernah ada penjelasan resmi dari Kemenhan. Rapat terakhir Panja Alutsista adalah 21 Maret 2021. Kami semua masih berpatokan pada MEF 2024," kata Farhan, Selasa (1/6/2021).

Saat itu Farhan menjawab pertanyaan FIN, "Terkait dokumen renstra khusus 2020-2024 senilai Rp 1.760 triliun, rumornya bocor dari komisi I DPR. Apa tanggapan Anda?".

"Maka pertanyaan pentingnya adalah kenapa persiapan ini nggak pernah dibicarakan dengan Komisi I ?" kata Farhan menjawab pertanyaan terkait kepatutan Kemhan bicara anggaran dengan Komisi I.***