Tito Mengaku Harus Belajar dari Kepala Desa, Daerah Lain Diminta Tiru Banyuwangi Mengenai...

BANYUWANGI - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito mengaku harus banyak belajar dari Kepala Desa Sukojati dalam penerapan memoderenisasi dan pemangkasan birokrasi pelayanan publik.

""Jujur saya harus banyak belajar dari kepala desa, ini bisa menjadi model," kata Tito saat meninjau Smart Kampung Desa Sukojati, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (4/6/2021).

Rilis Puspen Kemendagri yang dikutip GoNEWS.co, Sabtu, menyebut, dalam kunjungannya ke Banyuwangi itu Tito melihat langsung sejumlah inovasi disana. Ada ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri), teknologi layanan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), MPP (Mall Pelayanan Publik) yang terhubung dengan sistem teknologi informasi di desa, aplikasi online OSS (One Single Submission) yang memudahkan investasi, Grab Layanan, Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), Jemput Bola bagi masyarakat desa hingga layanan publik di kampung-kampung nelayan. Banyuwangi, mempunyai kedinasan khusus untuk menangani sebanyak 237 jenis layanan publik yang terintegrasi, di antaranya 10 unit layanan dari Pemerintah Kabupaten dan 14 unit dari instansi vertikal.

Mendagri berharap MPP di Banyuwangi dengan berbagai inovasinya menjadi contoh bagi daerah lain, terlebih di saat pandemi Covid-19, dimana kerumunan masyarakat harus dihindari.

"Belum semua kabupaten/kota, bahkan ada provinsi yang belum memiliki dinas tersendiri untuk itu," ujar Tito.

Mendagri menambahkan, sesuai dengan penjelasan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, lokasi pelayanan tersebut merupakan mall yang bekerjasama dengan Pemda melalui skema BOT (Build-Operate-Transfer). Kemudian Pemda memanfaatkannya menjadi MPP.***