Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
Politik
20 jam yang lalu
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
2
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
Hukum
16 jam yang lalu
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
3
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
Peristiwa
23 jam yang lalu
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
4
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
Politik
21 jam yang lalu
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
5
Toyota Resmi Jual Raize 1.200 cc, Harga Mulai Rp 202 Jutaan
Ekonomi
13 jam yang lalu
Toyota Resmi Jual Raize 1.200 cc, Harga Mulai Rp 202 Jutaan
6
Berpikirlah Seperti Orang Minang
Politik
21 jam yang lalu
Berpikirlah Seperti Orang Minang
Home  /  Berita  /  DPR RI

RUU PDP Tunggu 'Lampu' dari Bamus

RUU PDP Tunggu Lampu dari Bamus
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani dalam disukusi RUU Perlindungan Data Pribadi di Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). (foto: ist.)
Selasa, 08 Juni 2021 15:33 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, menegaskan bahwa RUU PDP sangat penting saat ini, terlebih dengan adanya dugaan kebocoran jutaan data pribadi peserta jaminan kesehatan beberapa waktu lalu.

Dalam sebuah diskusi di Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021), Christina mengungkapkan, Panja RUU PDP yang dibentuk sejak 1 September 2020 telah melakukan banyak sekali rapat dengan mengundang para pakar dan asosiasi guna menjaring masukan dan aspirasi publik, tapi nampaknya RUU PDP yang sudah melalui dua kali masa sidang itu akan diperpanjang lagi waktu pembahasannya ke masa sidang ketiga.

"Jadi situasinya saat ini kami sedang menunggu lampu hijau dari Bamus agar kami bisa mulai membahas," kata Christina.

RUU PDP juga menjadi perhatian publik tapi sejauh mana produk hukum tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat, masih harus dipantau. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha menyatakan bahwa perlu dibaca secara cermat RUU PDP yang tengah berposes di DPR RI, "apakah isinya cukup kuat untuk melindungi masyarakat atau malah sebaliknya?".

Mantan pejabat Lemsaneg (kini menjadi BSSN) itu tak menampik bahwa "Perlindungan pada data pribadi masyarakat di Tanah Air sangat rendah,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, DPR RI, Nasional
wwwwww