Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
21 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
2
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
21 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
3
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
20 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
4
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
Sepakbola
20 jam yang lalu
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
5
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
Sepakbola
20 jam yang lalu
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
6
Stjepan Fokus Laga Berikutnya, Nadeo Ucapkan Terima Kasih kepada Jakmania
Sepakbola
20 jam yang lalu
Stjepan Fokus Laga Berikutnya, Nadeo Ucapkan Terima Kasih kepada Jakmania
Home  /  Berita  /  Kriminal

RUU PDP Tunggu 'Lampu' dari Bamus

RUU PDP Tunggu Lampu dari Bamus
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani dalam disukusi RUU Perlindungan Data Pribadi di Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). (foto: ist.)
Selasa, 08 Juni 2021 15:33 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, menegaskan bahwa RUU PDP sangat penting saat ini, terlebih dengan adanya dugaan kebocoran jutaan data pribadi peserta jaminan kesehatan beberapa waktu lalu.

Dalam sebuah diskusi di Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021), Christina mengungkapkan, Panja RUU PDP yang dibentuk sejak 1 September 2020 telah melakukan banyak sekali rapat dengan mengundang para pakar dan asosiasi guna menjaring masukan dan aspirasi publik, tapi nampaknya RUU PDP yang sudah melalui dua kali masa sidang itu akan diperpanjang lagi waktu pembahasannya ke masa sidang ketiga.

"Jadi situasinya saat ini kami sedang menunggu lampu hijau dari Bamus agar kami bisa mulai membahas," kata Christina.

RUU PDP juga menjadi perhatian publik tapi sejauh mana produk hukum tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat, masih harus dipantau. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha menyatakan bahwa perlu dibaca secara cermat RUU PDP yang tengah berposes di DPR RI, "apakah isinya cukup kuat untuk melindungi masyarakat atau malah sebaliknya?".

Mantan pejabat Lemsaneg (kini menjadi BSSN) itu tak menampik bahwa "Perlindungan pada data pribadi masyarakat di Tanah Air sangat rendah,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Kriminal, Nasional
wwwwww