Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
Hukum
14 jam yang lalu
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
2
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
11 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
3
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
16 jam yang lalu
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
4
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
Umum
12 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
5
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
KOI
15 jam yang lalu
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
6
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Hukum
13 jam yang lalu
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Terungkap! Ini Analisa Logis Wacana Pajak Sembako

Terungkap! Ini Analisa Logis Wacana Pajak Sembako
Ekonom Indef, Enny Sri Hartati dalam sebuah diskusi kebijakan keuangan yang berkeadilan di Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2021). (foto: www.gonews.co/dzulfiqar)
Kamis, 17 Juni 2021 10:59 WIB
JAKARTA - Ekonom Indef, Enny Sri Hartati mengungkapkan, wacana pemerintah memajaki sembako bisa dianalisa sebagai jalan pintas untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dalam sebuah diskusi dengan wartawan, kemarin, Enny memaparkan, Indonesia saat ini bahkan terkonfirmasi mendapatkan tambahan 400 triliun untuk biaya kerentanan sektor keuangan nasional. Sebelumnya, BI sudah harus melakukan burden sharing, angka hutang di tahun 2020 juga mengalami peningkatan hingga 1200an triliun.

Potret tersebut, kata Enny, jelas menggambarkan kesehatan fiskal negara memang sedang bermasalah.

"Sekarang ketika terus-menerus mendapat tekanan penerimaan pajak maka jalan pintasnya yang benar-benar bisa menghasilkan dalam jangka pendek betul dengan PPN untuk barang kebutuhan pokok," kata Enny dikutip GoNEWS.co, Kamis (17/6/2021).

PPN bahan pokok menjadi logis sebagai jalan pintas karena sembako pasti langsung dikonsumsi masyarakat, "Dan langsung ada tambahan yang sifatnya directly terhadap penerimaan negara," kata Enny.

Tapi apa tidak ada jalan lain yang lebih berkeadilan? Ini menjadi pertanyaan selanjutnya yang menuntut kreatifitas dan keberanian pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Enny menyingung PPN sektor Minerba seperti batu bara, sektor kehutanan dan kelautan.

"Kenapa kok pemerintah nggak berani? Karena yang dihadapi adalah yang namanya oligarki kekuasaan,". kata Enny.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Badminton, Nasional, Ekonomi, DKI Jakarta
wwwwww