Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
Nasional
17 jam yang lalu
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
2
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
19 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
3
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
Kemenpora
18 jam yang lalu
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
4
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
Kemenpora
19 jam yang lalu
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
5
Subsidi Klub Futsal Masih Menunggak, Tirta Lunggana: Kami Sangat Kecewa
Sepakbola
17 jam yang lalu
Subsidi Klub Futsal Masih Menunggak, Tirta Lunggana: Kami Sangat Kecewa
6
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Metropolitan
8 jam yang lalu
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Lonjakan Covid-19 'Menggila', Fraksi PKS Desak Pemerintah Berlakukan PSBB Atau Lockdwn Total

Lonjakan Covid-19 Menggila, Fraksi PKS Desak Pemerintah Berlakukan PSBB Atau Lockdwn Total
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher. (Foto: Istimewa)
Rabu, 23 Juni 2021 14:09 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, mendesak Pemerintah segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di zona-zona merah.

Terlebih beberapa hari terakhir, lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah seperti DKI, Jatim dan Jateng kembali 'menggila".

Desakan disampaikan anggota Fraksi PKS yang duduk di Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Ia menilai, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibat ketidakefektifan itu, lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan.

"Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total," kata politisi PKS ini kepada wartawan, Rabu (23/6/2021) di Jakarta.

Netty mengurai, PSBB telah diatur melalui UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara pada 31 Maret 2020, pemerintah tegas menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah 21/2020.

Menurutnya, pemberlakukan PSBB di awal pandemi harus dilakukan kembali. Apalagi, kala itu PSBB berhasil menekan laju sebaran Covid-19. "PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan," tegasnya.

Selain itu, legislator asal Jawa Barat tersebut menilai bahwa pandemi juga akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas, dan melibatkan partisipasi luas dari masyakarat.

"Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli," tuturnya.***

wwwwww