Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
20 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
20 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
20 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
20 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
20 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
20 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Nasional

Pemindahan Ibu Kota Mau Dibahas Lagi, GG PAN: Beresin Dulu Nih Covid-19!

Pemindahan Ibu Kota Mau Dibahas Lagi, GG PAN: Beresin Dulu Nih Covid-19!
Desain Istana Negara di Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. (gambar: ist./instagram jokowi)
Rabu, 30 Juni 2021 15:59 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus alias GG, meminta pemerintah untuk menunda pembahasan kembali pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alih-alih membahas kembali rencana pemindahan Ibu Kota, menurut politisi PAN ini, sebaiknya pemerintah fokus pada penanggulangan pandemi virus korona termasuk pemulihan ekonomi negara.

"Beresin dulu nih Covid! Kalau sudah beres Covid, diharapkan ekonomi kita akan bisa pulih dengan catatan penanganan Covid-19 ditangani dengan tepat. Lagipula payung hukumnya juga belum ada," kata GG PAN tertulis kepada GoNEWS.co, Rabu (30/6/2021).

Di aspek kesehatan, kata GG, hingga Selasa (29/6/2021) warga terkonfimasi positif sudah mencapai 2.156.456 kasus dengan penambahan sebanyak 20.467 kasus. Sementara di aspek ekonomi, pemerintah juga harus dihadapkan dengan 'tantangan' skema pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur di Ibu Kota baru senilai Rp466 Triliun.

"Sementara data yang di rilis Kemenkeu hingga Mei 2021 defisit APBN naik mencapai Rp219,3 triliun atau setara 21,78% dari target defisit tahun 2021 sebesar Rp1.006,4 Triliun. Angka ini juga setara dengan 1,32% dari PDB (produk domestik bruto). Artinya kondisi keuangan negara kita belum sehat," kata GG.

Sebelumnya, Guspardi mencatat, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyatakan bahwa walaupun saat ini pemerintah masih memprioritaskan penanganan pandemi, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang terkait pembangunan Ibu Kota negara baru harus tetap dijalankan.

"Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi," kata Juri, Senin.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Kriminal, Nasional
wwwwww