Jokowi Tandatangani Perubahan Rangkap Jabatan Rektor UI

JAKARTA - Aturan larangan rektor Universitas Indonesia (UI) rangkap jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMD/BUMN) tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013.

Kini, Statuta UI itu sudah tidak berlaku karena sudah terbit versi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Terbitnya PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang statuta itu secara otomatis mementahkan sorotan terhadap salah satu rektor UI, Ari Kuncoro yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Ari Kuncoro menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Independent PT Bank Rakyat Indonesia.

"Benar, sudah ada PP Nomor 75 Tahun 2021 dan sudah diundangkan," kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman kepada detikcom, Selasa (20/7/2021).

PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.

Dulu pada Statuta UI versi lama, larangan rektor UI untuk merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c. Di pasal itu disebut rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.

Kini pada Statuta UI versi baru, larangan rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, tapi tidak secara umum seperti Statuta UI versi sebelumnya yang menggunakan kata 'pejabat'.

Kini, rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi 'direksi' BUMN/BUMD/swasta. Jadi, tak ada larangan rektor UI rangkap jabatan kecuali menjadi direktur suatu perusahaan.
Pasal soal larangan rangkap jabatan yang semula ada pada Pasal 35 (Statuta UI versi lama) kini berpindah ke Pasal 39 (Statuta UI versi baru).***