Libatkan Istana, Toma Maritime Center 'Takar' Efektivitas PPKM di Provinsi Maritim

JAKARTA - Efektivitas PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) terus disoal. Sebagian menyoroti borosnya anggaran, lainnya menyoroti impelementasi di lapangan.

Menyusul PPKM yang masih terus dilanjutkan oleh pemerintah, Toma Maritime Center akan menggelar webinar 'Menakar Efektivitas Penerapan Kebijakan PPKM di Provinsi Maritim di Indonesia'. Webinar yang direncanakan berlangsung pada Sabtu 7 Agustus 2021 itu akan menghadirkan sejumlah pembicara termasuk dari istana.

Co-Founder Toma Maritime Center, Rima Baskoro mengungkapkan, pihaknya telah menemukan adanya ketimpangan lantaran kebijakan PPKM yang disamaratakan antara provinsi yang lebih banyak terdiri dari perkotaan dengan wilayah provinsi maritim, Provinsi Maluku misalnya.

"Temuan kita, sejumlah pedagang ikan dan nelayan sempat tidak boleh masuk ke pasar. Alasannya, belum divaksin. Tapi di sisi lain, mall di Maluku dibuka, pengunjungnya tidak dicek sudah divaksin apa belum dan boleh masuk. Kan itu jadi timpang," kata Rima kepada GoNEWS.co, Rabu (4/8/2021).

Temuan lain, para nelayan masih kurang mendapat dukungan melaut di masa pandemi yang menuntut adaptasi. "Masih banyak yang kekurangan masker," ujar dia.

Belum lagi jika bicara kendala perizinan. Padahal, penting untuk diketahui bahwa para nelayan di provinsi maritim, seperti Provinsi Maluku, menggantungkan kehidupannya dari hasil tangkapan harian.

"Nelayan itu, penghasilan per harinya sesuai ikan yang didapat di hari itu, kalau masih ada pembatasan dan tidak didukung dengan perlengkapan protokol Covid-19 seperti masker dan sanitizer, sementara mall longgar, kan timpang," kata Rima.

Menurut Toma Maritime Center, kata Rima, implementasi kebijakan PPKM seharusnya disesuaikan juga dengan kondisi demografis. Toma Maritime Center menilai, ada kelemahan di kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Ini kepala daerah mengeluarkan kebijakan PPKM kok disamaratakan dengan kota metropolitan?" tukas Rima.

Rima berharap, webinar Sabtu mendatang itu bisa menjadi penyambung lidah rakyat.

Banner webinar yang diterima wartawan menyebut, sejumlah nama yang menjadi pembicara antara lain; Theo Litaay (Tenaga Ahli KSP/Peneliti Kebijakan Publik Indonesia Timur), Nukila Evanty (Penasihat Serikat Nelayan Indonesia dan Masyarakat Pesisir), dan Inayah Wahid (Inisiator Ambulance Laut). Webinar juga akan dibuka langsung oleh Founder Toma Maritime Center, Clift Jacobus Mahulete.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya anggaran PPKM menjadi sorotan analis karena dinilai lebih boros jika dibanding dengan kebijakan lockdown. Lockdown di awal pandemi disebut membutuhkan anggaran sebanyak Rp400 triliun, sementara PSBB dan PPKM berjilid telah menelan Rp1.000an triliun, konon.

Sorotan efektivitas PPKM juga sempat muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani, menyatakan pentingnya cara khusus dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di desa-desa.

Sekilas Tentang Toma Maritime Center

Toma Maritime Center adalah suatu komunitas yang dimaksudkan sebagai cikal bakal berdirinya NGO bidang Riset dan Pengembangan (Research and Development) Kemaritiman.

90 persen struktur organisasi, diisi oleh putra Maluku. Termasuk 2 dari 3 orang pendirinya dan akan segera disahkan sebagai NGO setelah PPKM ini selesai.

Menurut Co-Founder Toma Maritime Center, Rima Baskoro, pembeda Toma Maritime Center dengan NGO lain adalah tidak berhentinya aktivitas di riset tapi juga berlanjut pada pendampingan di bidang maritim. Termasuk dan mulai dari hal mendasar seperti bagaimana meningkatkan knowledge dan pendampingan untuk para nelayan tentang regulasi perizinan.***