Wacana Pemerintah Ambil Alih Rumah Jabatan Anggota DPR, PPP Usul Diganti Uang Sewa

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengakui ada wacana rumah jabatan anggota (RJA) DPR di Kalibata bakal diambil alih oleh pemerintah, melalui Kementerian Keuangan.

Baidowi tak setuju jika rumah jabatan anggota DPR diambil alih begitu saja. Dia menyarankan jika fasilitas RJA dinilai boros, maka penggantian dengan uang sewa akan lebih baik. "Itu kan hak anggota DPR. Kalau dirasa boros, ya ganti aja mekanismenya dengan yang lebih tepat. Misalnya seperti yang diterapkan di DPD, dikasih uang sewa rumah tiap bulan. Itu lebih hemat hitungannya, dibanding biaya maintenance RJA DPR tiap tahun," kata Baidowi, Rabu (11/8/2021).

Pria yang akrab disapa Awiek itu menilai, wacana pengambilalihan RJA DPR seharusnya dijalankan dengan adil. Hal itu mengingat bahwa RJA DPR merupakan hak melekat bagi anggota DPR.

Awiek pun membantah alasan wacana ambil alih rumah dinas anggota DPR itu karena mayoritas fasilitas rumah tersebut tidak dihuni.

Sekretaris Fraksi PPP DPR itu menegaskan, banyak anggota DPR yang menggunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal. "Saya menempati tuh. Dan masih banyak yang menempati. Itu kan harus fair. Lalu bagaimana dengan rumah dinas pejabat selain DPR yang tidak ditempati?" tanyanya.

Diusulkan Jadi Tempat Isoman Pasien Covid-19

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya bakal mengecek kesiapan teknis rumah jabatan anggota dewan, yang diusulkan menjadi tempat isolasi mandiri (isoman) pasien Covid-19.

"Kemarin kalau diusulkan kantor Gedung DPR, kita sudah cek kelayakan teknisnya apakah memungkinkan atau tidak."

"Nah, ini sama-sama nanti kita cek mengenai kelayakan teknisnya apa bisa atau tidak," kata Dasco, usai meninjau Rumah Sakit Modular milik Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), di kawasan Jakarta Barat, Jumat (16/7/2021).

Dasco menyebut usulan alih fungsi rumah jabatan DPR sebagai lokasi isolasi mandiri, mesti mempertimbangkan sejumlah faktor, terutama soal anggota DPR yang selama ini menempati rumah dinas.

"Karena ini juga cukup repot kalau rumah dinas itu, sebagian besar anggota yang berdomisili itu kita mau ke mana?" Ujar politikus Partai Gerindra itu.

Dasco menilai alih fungsi itu juga tidak akan efektif jika hanya sebagian rumah jabatan yang dijadikan tempat isolasi mandiri. "Kalau cuma sebagian yang kita bikin, sebagian enggak, kan itu juga saling mengganggu nanti," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengusulkan rumah jabatan anggota DPR, digunakan sebagai tempat isolasi mandiri (isoman) pasien Covid-19.

Alasannya, Eddy mengatakan rumah jabatan anggota Dewan merupakan hunian yang layak dan memiliki fasilitas relatif lengkap. "Usulan kami adalah menjadikan rumah jabatan para anggota DPR sebagai tempat isoman warga."

"Selain merupakan hunian yang layak dan memiliki fasilitas relatif lengkap, pemantauan terhadap warga yang terpapar juga mudah dilakukan, karena keberadaannya di sebuah kompleks yang menyatu," kata Eddy kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Usulan Eddy itu sekaligus menjawab ide menjadikan kompleks parlemen sebagai rumah sakit darurat Covid-19.

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menilai, keterbatasan yang ada di kompleks parlemen dikhawatirkan bakal menyulitkan masyarakat untuk melakukan isoman, bahkan bisa memperburuk kondisi kesehatan.

Atas dasar itu, Eddy lebih mengusulkan rumah jabatan anggota DPR dijadikan tempat isoman pasien Covid-19.

"Selain itu, rata-rata anggota DPR memiliki alternatif atau pilihan untuk pindah dan tinggal di tempat lain atau kembali ke dapilnya."

"Sementara warga belum tentu memiliki pilihan untuk tinggal di tempat lain selain rumahnya," papar Eddy.

DPR Gelar Simulasi Kesiapan Kompleks Parlemen Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

DPR meninjau kesiapan teknis kompleks parlemen menjadi rumah sakit darurat pasien Covid-19.

Peninjauan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen DPR Indra Iskandar, dan beberapa anggota Dewan lainnya, di beberapa titik kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Salah satunya, ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II.

Dasco mengatakan, pada dasarnya DPR menyambut baik usulan kompleks parlemen dialihfungsikan sementara menjadi rumah sakit darurat Covid-19.

Dasco mengaku tak keberatan dengan usulan tersebut. "Kami menyambut baik usulan tersebut, dan kami tidak keberatan. Prinsipnya kami tidak keberatan," ungkap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2021).

Tak hanya meninjau, Dasco dan rombongan juga melakukan simulasi.

Misalnya di ruang rapat paripurna DPR yang berada di lantai tiga Gedung Nusantara II, diusulkan menjadi bangsal atau ruang perawatan.

Namun, hal itu terkendala akses. Selain tempat tidur tidak bisa dimasukkan ke dalam lift, juga kondisi ruang paripurna yang tak rata.

"Sehingga agak kesulitan kita menaruh tempat tidur, karena tidak rata itu yang ruang rapat paripurna yang untuk bangsal," ulasnya.

Dasco juga meninjau kesiapan teknis di Gedung Nusantara I, tempat berkantornya para anggota DPR.

Gedung itu terdiri dari 23 lantai, dan setiap lantai memiliki 30 ruangan. Sejumlah kendala juga ditemukan, termasuk tempat tidur yang tidak masuk lift.

Dasco mengatakan, yang bisa dimungkinkan digunakan adalah lapangan DPR dengan ukuran 80 x 90 meter.

Namun, lapangan tersebut hanya bisa dibangun untuk tenda darurat. "Kawan-kawan bisa menilai secara teknis akan memungkinkan atau tidak. Nah, mungkin yang tersisa dari seluruh area yang tadinya mau dipergunakan, ya mungkin yang tersisa yang memungkinkan bisa dipakai ada lapangan ukuran 80 x 90. Dan tentunya ini enggak bisa dibikin per tingkat kan, hanya tenda-tenda darurat," tuturnya.

Selain itu, kata Dasco, harus juga dipikirkan sarana kamar mandi dan lainnya, jika ingin menggunakan lapangan tersebut.

"Di sini juga dipikirkan bagaimana kamar mandinya, bagaimana ini bukan hanya perawatannya saja, tempat dokternya, listrik, air, dan lain-lain. Nah, ini apakah kemudian juga secara teknis efisien atau enggak memakai yang 80 x 90?" Imbuhnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, masih banyak gedung di sekitar DPR yang bisa digunakan untuk rumah sakit darurat Covid-19.

"Sementara di sekitar DPR ini masih banyak tempat yang bisa dipakai sebenarnya untuk rumah sakit darurat misalnya. Ada beberapa gedung lah yang bisa dipergunakan," tukasnya.

"Tadi teman-teman sudah melihat peninjauan teknis secara langsung, dan juga tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah memungkinkan atau tidak," bebernya.***