Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
16 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
14 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
3
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
5 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
4
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
5 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
5 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
4 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Kemenkeu Jalin Dialog dengan DPR, Rancang Penurunan Defisit APBN

Kemenkeu Jalin Dialog dengan DPR, Rancang Penurunan Defisit APBN
Ilustrasi APBN. (gambar: pahamify.com)
Kamis, 26 Agustus 2021 14:52 WIB
JAKARTA - Wakil Menkeu RI, Suahasil Nazara mengungkapkan, pihaknya tengah menjalin dialog dengan DPR RI agar defisit APBN bisa diturunkan ke angka 4,8 persen pada 2022.

Caranya, berdasarkan lansiran Antara yang dikutip GoNEWS.co, setelah pandemi Covid-19 tertangani maka belanja negara yang selama pandemi digunakan sebagai bantalan ekonomi akan dikonsolidasi untuk menurunkan defisit anggaran secara bertahap.

"Secara sederhana, kita menurunkan defisit. Tahun lalu defisit kita 6,1 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), tahun ini 5,7 persen, dan tahun depan sedang kita bicarakan dengan DPR, kita harap bisa 4,8 persen," kata Suahasil dalam 'Sarasehan Virtual 100 Ekonom', Kamis (26/8/2021).

Pada tahun 2023 mendatang, defisit APBN pun diharapkan kembali ke bawah 3 persen dari PDB. Untuk ini, pemerintah sedang mencari cara meningkatkan pendapatan perpajakan tanpa memberatkan masyarakat.

Pasalnya selama ini pajak digunakan tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tapi juga pembantu perekonomian masyarakat, melalui penyaluran berbagai insentif pajak.

"Sekarang, logika kita pajak adalah instrumen menangani perekonomian. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tidak lagi alergi bertanya sektor usaha apa yang masih membutuhkan insentif pajak," katanya.

Selain itu, untuk mencapai target defisit di bawah 3 persen pada 2023, pemerintah juga akan menyalurkan belanja negara dengan lebih efisien tanpa mengurangi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Menata ini dalam pengelolaan fiskal jangka menengah menjadi sangat penting," ucapnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Voli, Nasional, Kriminal, DKI Jakarta
wwwwww