Utang Tinggi & Silpa Ratusan Triliun di APBN 2020, DPR: Pemerintah Sembrono Kelola Anggaran

JAKARTA - Panitia Kerja Perumus Kesimpulan DPR RI mengumumkan bahwa realisasi belanja negara tahun anggaran 2020 mencapai 94,6 persen dari rencana yang ada.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin, 6 September 2021, disebutkan terjadi defisit anggaran Rp947,7 triliun serta terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebanyak Rp 245,59 triliun dalam Realisasi APBN 2020.

Menanggapi hal itu, Anggota Banggar DPR RI, Sukamta, menilai pemerintah telah sembrono dalam mengelola anggaran selama pandemi. Hal itu terlihat dari melambungnya utang di satu sisi, sementara Silpa makin besar di sisi lain. "Hingga Juli 2021, utang Indonesia tercatat mencapai Rp6.750 triliun dengan rasio 40,51 persen dari PDB. Pemerintah beralasan menambah utang karena pandemi, namun kinerja penanganan pandemi sering kedodoran," kata Sukamta kepada Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Senin, 6 September 2021.

Sukamta juga menyoroti makin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Menurut dia, seharusnya belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan hal-hal yang sifatnya produktif.

Data BPS menyebutkan pengangguran pada usia muda di bulan Februari 2021 alami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, usia 20-24 tahun mencapai 17,6%, usia 25-29 tahun sebesar 4,9%, sementara kemiskinan esktrem meningkat jadi 4%.

"Banyaknya usia muda yang menganggur ini harus jadi perhatian ekstra pemerintah. Daripada membuka akses ribuan tenaga kerja asing (TKA), lebih baik perbesar belanja untuk meningkatan kualitas SDM Indonesia supaya bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor," kata Sukamta.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR ini menilai belanja pemerintah selama ini belum mampu membangun kemandirian ekonomi. Presiden Jokowi, misalnya, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pandemi harus dijadikan momentum untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju.

"Hingga saat ini tidak jelas lompatannya. Yang lebih nampak Indonesia malah makin kecanduan impor. Dari impor vaksin, alat tes covid, bahkan impor lombok di saat harga lombok jatuh. Ini kan menyakitkan buat para petani," ujar Sukamta.

Ia mengimbuhkan, seharusnya anggaran yang masih tersisa ratusan triliun sebagiannya bisa dialokasikan untuk membantu para petani, seperti membeli hasil pertanian dengan harga yang normal.

"Ini tentu akan sangat membantu. Silpa anggaran ratusan triliun juga bisa digunakan untuk mempercepat produksi vaksin sendiri," katanya.***