Pimpinan DPR Desak Nadiem Makarim Tuntaskan 3 Juta Warga Buta Aksara

JAKARTA - Hampir tiga juta penduduk Indonesia saat ini masih buta aksara, dan sebagian wilayah Indonesia memiliki persentase buta aksara di atas rata-rata nasional, yaitu Papua (22,03%), Nusa Tenggara Barat (7,52%), Sulawesi Barat (4,46%), Nusa Tenggara Timur (4,24%), Kalimantan Barat (3,54%), Jawa Timur (3,21%), Sulawesi Tenggara (2,47%), Jawa Tengah (2,03%), dan Papua Barat (1,77%).

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar berkomitmen melakukan percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98%.

"Saya menyampaikan selamat Hari Aksara Internasional pada 8 September. Saya juga mendorong Kemendikbudristek segera memperbaiki strategi dan sistem pembelajaran, termasuk literasi, serta berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya literasi sejak dini agar kesetaraan akses pendidikan semakin terjangkau," ujar Muhaimin, Selasa (7/9/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mrminta Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya memberantas buta aksara di Indonesia dengan cara meningkatkan literasi yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), sebab daerah tersebut sulit dijangkau, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Kemendikbudristek harus mengoptimalkan program pendidikan keaksaraan, yaitu program pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengubah buta aksara menjadi melek aksara," tutur Gus Muhaimin.

Selain itu, program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha dan mencari informasi lewat koran atau buku yang bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, serta program Program Multikeaksaraan yang berorientasi pada profesi, keahlian dan pekerjaan, budaya, sosial dan politik, kesehatan dan olahraga, dan pengetahuan teknologi.

"Kemendikbudristek harus berkomitmen melakukan penuntasan buta aksara dengan membuka dan memperluas peluang bagi masyarakat untuk bisa menempuh pendidikan kesetaraan, seperti Paket A (Sekolah Dasar/SD) Paket B (Sekolah Menengah Pertama/SMP), atau Paket C (Sekolah Menengah Atas/SMA)," katanya.

Pihaknya juga mendorong Kemendikbudristek melalui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) untuk berupaya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan hak pendidikan sejak dini, mengingat pengenalan aksara, seperti huruf dan angka, sangat penting dan bermanfaat dalam melakukan komunikasi di kegiatan atau aktivitas sehari-hari.

"Menurut saya Kemendikbudristek perlu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata jumlah anak-anak di seluruh Indonesia sehingga dapat disinkronisasikan dengan jumlah anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku sekolah," katanya.

Selain itu, juga melakukan pemutakhiran data buta aksara agar valid dan sesuai dengan kondisi riil, sehingga upaya untuk mencapai jumlah melek aksara yang sesuai target dapat dilakukan tepat sasaran.

"Kemendikbudristek harus meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah yang memiliki persentase buta aksara yang masih tinggi, serta mengoptimalkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah dan kearifan budaya lokal, seperti program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang bisa dilakukan dengan metode ‘jemput bola’," sarannya.

Disisi lain, Muhaimin juga mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang meluncurkan perpustakaan digital bertajuk "Ruang Buku Kominfo" sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia, sebab pentingnya menanamkan minat baca sejak dini agar mengurangi jumlah masyarakat buta aksara di masa mendatang.***