Kepada Pimpinan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Mendagri Minta Belanja-Belanja Ini Ditingkatkan

JAKARTA - Mendagri Muhammad Tito meminta para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dan pos lain yang masuk kriteria belanja pelayanan publik.

"Perbanyak juga belanja-belanja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Pendidikan 20%, kesehatan 10% minimal, itu wajib, tapi tolong dipelototin lagi," kata Mendagri dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Selasa (14/9/2021).

Hal tersebut juga disampaikan Mendagri Tito dalam acara Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Tahun 2021, Senin.

"Kurangi belanja aparatur, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat," tegas Mendagri Tito meminta anggaran belanja aparatur direalokasi untuk belanja pelayanan publik.

Ia menjelaskan, belanja pelayanan publik tidak terbatas pada sektor pendidikan dan kesehatan saja. Prinsipnya, belanja harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Tergantung masalahnya apa, kalau masalahnya misalnya kotoran sampah, upayakan buat tim (untuk) mengelola daerahnya sehingga bersih bebas sampah,” ujar Tito.***