DPR Minta Pemerintah Angkat Ratusan Pj Kepala Daerah Netral

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah hati-hati menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan pada 2022 dan 2023.

Diketahui, bakal ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 171 kepala daerah pada 2023. Pilkada berikutnya baru digelar pada 2024 mendatang secara serentak. "Agar orang-orang yang ditempatkan itu benar-benar orang-orang yang netral, tidak berpihak kepada siapapun nanti yang ikut dalam kontestasi politik," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/9).

Doli mengatakan bahwa Pj kepala daerah yang tidak netral berimplikasi pada kualitas pemilu mendatang. Pj yang tidak netral bisa saja berpihak pada kekuatan politik tertentu.

"Karena itu juga berbahaya kalau misalnya yang ditempatkan itu posisinya tidak netral dan kemudian berpihak pada suatu kekuatan politik tertentu," ujarnya menambahkan.

Doli juga meminta pemerintah agar benar-benar selektif menentukan Pj kepala daerah. Dia menekankan bahwa Pj tidak memiliki kewenangan yang besar seperti kepala daerah hasil pilkada.

Selain itu, saat ini pandemi juga belum usai, sehingga tugas para Pj kepala daerah tersebut bakal berat. Pula, harus turut menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024.

"Apalagi dia memimpin dengan suasana krisis pandemi yang saya kira kepala daerah definitif aja tantangannya luar biasa, apalagi yang tidak," ujarnya.

Diketahui, pilkada berikutnya baru akan dihelat pada 2024 mendatang. Pilkada bakal digelar serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Oleh karena itu, bakal banyak pemda yang mengalami kekosongan kepemimpinan pada 2022 dan 2023. Pemerintah bakal menunjuk ratusan penjabat kepala daerah.***