Firman Soebagyo Ungkap Skenario Internasional, Termasuk soal Tembakau Sintesis

JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan DPR RI Firman Soebagyo dalam diskusi bersama wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/9/2021), memastikan bahwa pihaknya tidak akan mematuhi skenario internasional yang ingin mematikan pertanian tembakau di Indonesia.

Pihaknya, kata Firman, betul-betul mengantisipasi konsep Internasional yang bersinggungan dengan pertembakauan Indonesia. "Setelah terjadi kampanye yang luar biasa, ada dua skenario," kata Firman.

Skenario itu, Jelas Firman setidaknya meliputi; Pertama, dari industri farmasi yang dipimpin oleh kelompok Bloomberg yang menggerakkan anti tembakau agar ini digeser kepada farmasi. Nantinya tembakau kita ini secara berlahan akan digantikan dengan tembakau sintetis.

"Saya melihat kasat mata di Kudus itu ada yang sudah cerita sama saya. Pak, ini tembakau sistetis yang akan kita produksi nanti, untuk menggantikan ini nanti (tembakau asli)," kata Firman.

Kemudian, lanjut Firman, muncul lagi rokok elektrik yang menggunakan liquid. "Itu kan industri farmasi semua,".

"Inilah persaingan dagang sudah sedemikian rupa dan menggunakan instrumen-instrumen media tertentu, kemudian menggunakan instrumen berdalih penelitian dan dibiayai cukup besar oleh Bloomberg maka tembakau terus menerus dihajar," ungkap Firman.

Di DPR sendiri, terang Firman, Komisi IX tidak setuju dengan RUU Pertembakauan meski akhirnya bisa kompromi. Pansus dalam proses RUU mencoba melakukan rujukan di perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur. Profesor Soediman yang melakukan riset mengungkapkan, tembakau ternyata bisa menjadi salah satu obat penyakit kanker.

Lebih jauh, ungkap Firman, Cina sudah berhasil menanam tembakau yang bibitnya dari Temanggung, Jawa Timur. Sementara di Indonesia sendiri penanaman tembakau sifatnya musiman, sehingga pembatasan menjadi dilematis.

Firman mengungkapkan, sejumlah anggota DPR RI periode sebelumnya pernah disponsori ke Inggris. "Sesampai disana mereka ternyata punya konsep minta menandatangani regulasi seolah olah Indonesia setuju dengan konsep mereka," ungkap Firman.

"Saya tidak mau menandatangani skenario yang dibuat internasional. Saya tidak mau," tandas politisi senior DPP Golkar itu.***