Pesan Hidayat Nur Wahid: Empat Pilar MPR jangan Sampai Dirusak atau Diganti

INDRAMAYU - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pengurusan dan anggota popartai politik merupakan kelompok masyarat yang patut mendapatkan sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sebab, salah satu dari Empat Pilar MPR yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung aturan menyangkut Partai politik.

Oleh karena itu, dia mengatakan sudah seharusnya anggota dan pengurus partai politik mengetahui serta memahami Empat Pilar MPR RI. Tujuannya, agar mereka mengetahui peran masing-masing dalam kehidupan berdemokrasi.

"Presiden dan Wakil Presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol. Tidak seperti kepala daerah yang bisa mencalonkan diri secara independen. Sedangkan untuk menjadi anggota DPR harus mendaftar melalui parpol," kata Hidayat Nur Wahid- saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berkeja sama DPD PKS Kabupaten Indramayu, Minggu (3/10/2021).
Acara yang digelar di Aula Sekar Wangi, Jl. Raya Lohbener-Jatibarang No.88, Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu hadir oleh Anggota MPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan, dan Ketua DPD PKS Kabupaten Indramayu yang juga Anggota DPRD Indramayu Ustadz H. Ruswa.

Sampai kapanpun, kata HNW sapaan Hidayat Nur Wahid, kegiatan sosialisasi Empat Pilar akan selalu penting. Apalagi saat ini banyak pihak yang ingin mengaburkan Pancasila. Mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Dwisila. Atau mengaburkan sila-silanya.

"Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi ajaran agama malah diketawakan, dan dibuat lucu-lucuan. Sedangkan para ulama disalahkan, kyai dikriminalisasi dan dicelakai. Maraknya penyerangan terhadap ulama yang belakangan sering terjadi sama persis dengan masa-masa sebelum PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1965, dan dilakukan oleh Lekra," kata HNW lagi.

Pelaksanaan sosialisasi, menurut HNW, bisa diartikan melakukan penyegaran terhadap Pancasila. Karena dasar dan ideologin negara, hasil kesepakatan para bapak bangsa, termasuk kesepahaman para ulama dengan kaum nasionalis dan pemuka agama lain, ini terus menuai ujian. Salah satunya adalah ujian dari faham-faham yang terus berdatangan dari luar.

"Panitia Sembilan yang menghasilkan Pancasila 18 Agustus 1945, adalah kesepakatan antara tokoh nasionalis, para ulama dan pemuka agama lainnya. Anggota Panitia Sembilan, ini antara lain, Soekarno Hatta, Moh Yamin, Ahmad Subarjo, AA. Maramis, Wahid Hasyim, juga Kahar Muzakir," kata Hidayat lagi.

Karena itu, menurut HNW menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan melestarikan Pancasila dan tiga pilar lainnya agar terhindar dari upaya pengkaburan oleh pihak tertentu. Jangan sampai di rusak atau malah diganti.

Pernyataan serupa disampaikan Anggota FPKS MPR RI Dr. Hj. Netty Prasetiyani Aher M.Si. Sebagai pembicara pendamping dalam acara tersebut, Netty antara lain mengatakan "Pancasila, UUD 1945, NKRI dan semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan warisan para pendiri bangsa yang harus terus dipelihara dan dijaga bersama. Jiwa nasionalisme dan solidaritas harus disosialisasikan pada masyarakat agar terwujud dalam keseharian. Jangan sampai, nilai-nilai dalam Empat Pilar hanya menjadi simbol yang tidak bermakna. Oleh karena itu, kata Netty, penanaman nilai empat pilar harus dilakukan sejak dini pada anak-anak.

"Keluarga menjadi tempat utama dan pertama untuk menanamkan nilai-nilai Empat Pilar seperti nasionalisme, solidaritas dan persatuan. Jadi, kita perlu memberi dukungan pada keluarga agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik terutama di masa pandemi ini," katanya.***