Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
17 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
15 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
3
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
5 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
4
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
5 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
6 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
5 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Home  /  Berita  /  PON

Ketua Komisi II DPR: Kemendagri Leading Sector Data Nasional

Ketua Komisi II DPR: Kemendagri Leading Sector Data Nasional
(Dari kiri) Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam suatu kesempatan. (foto: ist.)
Senin, 04 Oktober 2021 20:16 WIB
BEKASI - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesian (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kunjungan kerja di Kota Bekasi, Senin (4/10/2021) menyampaikan, Kemendagri sepatutnya menjadi leading sector dalam integrasi data terkait penduduk lintas kementerian/lembaga.

"Menurut kami di Komisi II DPR, kalaupun harus terjadi proses pengintegrasian data maka leading sector-nya ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, Kemendagri lah yang mencatat penduduk mulai dari lahir sampai meninggal dunia," kata Doli sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran pers Dukcapil Kemendagri.

Terkait hal ini, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan, upaya membangun satu data nasional sudah diawali sejak tahun 2013. "Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil masuk menjadi integrator data," katanya.

Menurut Dirjen Zudan, di Indonesia data hanya dikelola oleh 4 institusi besar, yakni Data Kependudukan oleh Kemendagri, Data Keuangan oleh Kementerian Keuangan, Data Statistik di Badan Pusat Statistik (BPS), dan data Geospasial di Badan Informasi Geospasial.

"Selebihnya adalah data sektor seperti data kesehatan di Kemenkes, data pokok pendidikan di Kemendikbud dan seterusnya," kata Zudan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:PON, Voli, Kriminal, Jawa Barat
wwwwww