Sri Mulyani Ingatkan Transisi NIK sebagai NPWP Jangan Sampai Timbulkan Gejolak

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Senin (4/10/2021) menyatakan, transisi fungsi NIK (nomor induk kependudukan) sebagai NPWP (nomor pokok wajib pajak) jangan sampai menimbulkan gejolak baik dari segi teknis maupun organisasi.

Ia menjelaskan, penambahan fungsi NIK menjadi NPWP merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Diharapkan, NIK sebagai NPWP bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas, terutama untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola berbagai macam tugas-tugas yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, khususnya orang pribadi.

Sri Mulyani menilai RUU HPP yang akan dibawa ke Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang sedang dibahas, menjadi pondasi baru dalam reformasi perpajakan.

"Ini semua harus segera dilengkapi dengan peraturan-peraturan di bawahnya dan juga dari sisi proses bisnis, serta kesiapan organisasinya," ujar Menkeu Sri Mulyani dikutip GoNEWS.co dari Antara.***