Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
23 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
23 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
23 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
23 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
22 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
22 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

PKS Dorong Tata Kelola Pesantren yang Akuntabel

PKS Dorong Tata Kelola Pesantren yang Akuntabel
Ilustrasi sistem akuntansi. (gambar: ist./accurate)
Kamis, 14 Oktober 2021 18:03 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anis Byarwati dalam webinar 'Sosial Pedoman dan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI)' yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengungkapkan dorongannya pada peningkatan akuntabilitas tata kelola pesantren. Webinar tersebut merupakan rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 yang berlangsung Selasa-Rabu (12-13/10/2021).

Dalam paparannya, Anis mula-mula mengungkap tantangan utama bangsa Indonesia yakni masih rendahnya tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia. Survey literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2020 menyebutkan bahwa tingkat lierasi keuangan syariah di Indonesia berada di angka 8,93 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan konvensional mencapai 38,03 persen.

"Hal ini penting untuk kita perhatikan karena tingkat literasi serta inklusi keuangan syariah yang rendah membuat penetrasi industri syariah menjadi kurang optimal," kata Anis dikutip GoNEWS.co dari rilisnya, Kamis (14/10/2021).

Pada tahun 2021, kata Anis, jumlah pondok pesantren di Indonesia telah mencapai 34 ribu pesantren. Menghadapi tuntutan di era revolusi industri 4.0, diharapkan pengelolaan pesantren dapat menggunakan teknologi informasi sehingga dapat mewujudkan tata kelola pesantren yang akuntabel, berbasis teknologi informasi.

"Dalam mewujudkan hal tersebut, tak lain adalah merefleksikan pelaksanaan perintah Allah tentang keharusan itqan atau profesionalisme dalam kerja, yang tertuang pada firman Allah QS. At-Taubah Ayat 105," kata Anis.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh Bambang Himawan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prof. Mardiasmo - Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Eng.-Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, KH. Cholil Nafis, Lc., Ph.D-Ketua Gerakan Pengasuh Pesantren Indosnesia (GPPI), Dr. H. Anas Al Hifni, M.Si, para narasumber, para ustadz dan ustazah perwakilan pondok pesantren serta perwakilan pengurus IAI wilayah.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, DKI Jakarta
wwwwww