Catatan DPP PAN Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay memberi catatan pada dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dia mendorong pemerintah menangani masalah kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan pada periode ini. Pertama, bagaimana pemerintah menangani Covid-19 dari sisi kesehatan. Kedua, bagaimana upaya pemerintah mengendalikan dan memulihkan ekonomi nasional. Kedua hal ini dinilai berkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, kedua hal ini juga sangat terkait dengan sektor kehidupan sosial dan ekonomi lainnya," katanya, Rabu (20/10).

Dari sisi kesehatan, kata dia, pemerintah telah berupaya keras untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tetapi di awal pandemi, pemerintah terkesan agak sedikit lambat. Namun, itu bisa dipahami mengingat persoalan covid-19 adalah persoalan baru. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapinya.

"Namun, pemerintah perlu diapresiasi dengan gerak cepatnya untuk membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan kesehatan akibat Covid-19. Satuan tugas itu juga digandengkan dengan satuan tugas untuk pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Sedangkan, dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai juga bekerja cukup maksimal. Dia bilang, beberapa bulan lalu ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi juga mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen.

Saleh menambahkan, di tengah pandemi seperti saat ini, resesi tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.

"Di titik ini, saya kira pemerintah bekerja maksimal. Buktinya, ekonomi bisa tumbuh positif. Tingkat pertumbuhannya sangat baik. Bahkan, sekarang sudah mendekati 5 persen. Itu artinya, kita sudah tidak resesi lagi. Tinggal bagaimana bisa mempertahankan dan meningkatkan yang ada saat ini," ucapnya.

Namun, lanjut Saleh, harus diakui bahwa pemerintah belum mampu mengantisipasi gelombang PHK. Ada puluhan juta pekerja yang terpaksa di-PHK dan dirumahkan. Hal ini harus menjadi perhatian karena mereka yang terdampak mesti dipikirkan agar kembali bisa bekerja dan bisa menghidupi keluarganya.

"Karena itu, kita harus terus mendukung program bantuan subsidi, bantuan sosial, dan pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki daya beli. Di basis terendah di pedesaan, daya beli sangat berpengaruh untuk mendorong stabilitas ekonomi. Dengan bantuan langsung tunai menjadi sangat penting saat ini," tuturnya.

Selain itu, pemerintah diminta untuk memperbanyak program padat karya. Program padat karya diyakininya akan mampu menaikkan penghasilan masyarakat. Program seperti ini sekaligus dapat dipergunakan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Disisi lain, kata Saleh, pemerintah didorong untuk membantu para petani dan nelayan. Menurutnya, di tengah situasi pandemi, para petani dan nelayan dtetap produktif. Meskipun ada kesulitan ekonomi, namun mereka tetap bisa bertahan.

"Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan perikanan harus dijadikan sebagai garda terdepan untuk melindungi kepentingan nasional," katanya.

Catatan selanjutnya, Saleh menyebut, selama pandemi sektor pendidikan dinilai paling tertinggal. Pasalnya, pendidikan jarak jauh yang diterapkan tidak dapat berjalan maksimal dan kualitas pendidikan merosot tajam.

"Tidak ada inovasi dan kreasi dalam dunia pendidikan. Padahal, menterinya sangat paham IT. Faktanya, tidak kelihatan gebrakan dalam bidang tersebut. Yang ada, para siswa, wali murid, dan pendidik jenuh. Pembelajaran sangat monoton. Banyak di antara siswa yang belajar sambil main game," ujarnya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR ini, pembelajaran tatap muka sekarang tetap belum maksimal. Dia bilang, pembatasan yang ada tetap menyisakan berbagai persoalan di sekolah.

"Seharusnya, ini yang diatasi pemerintah. Termasuk bagaimana agar dilakukan testing secara berkala bagi siswa dan pengajar. Dengan begitu, semua yang mengikuti PTM diyakini sehat. Agar tidak membebani sekolah dan orang tua murid, testing tersebut hendaklah dibebankan pada APBN," pungkasnya.***