Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
22 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
22 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
3
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
22 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
23 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
KONI
22 jam yang lalu
Fokus PON, KONI Pusat Selaraskan Program Kerja dengan Kemenpora
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
22 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Sulit Diselamatkan, Fraksi PDIP Dorong BUMN Tutup Garuda Indonesia

Sulit Diselamatkan, Fraksi PDIP Dorong BUMN Tutup Garuda Indonesia
Ilustrasi peswat Garuda Indonesia. (Foto: Istimewa)
Sabtu, 23 Oktober 2021 22:45 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Kondisi terkini keuangan PT Garuda Indonesia Tbk terancam tak bisa diselamatkan. Nampaknya, negosiasi dengan para lender, lessor pesawat dan pemegang sukuk global sangat alot dilakukan.

Alhasil, opsi untuk menutup perusahaan penerbangan plat merah ini didorong sejumlah anggota Komisi VI DPR RI, termasuk dari fraksi PDI Perjuangan.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Evita Nursanty mendukung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menutup Garuda Indonesia, apabila negosiasi yang dilakukan gagal. "Kalau memang tidak bisa lagi dinegosiasikan ya tentu saja seperti kata Kementerian BUMN, opsinya tidak ada lagi kecuali ditutup," ujar Evita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10).

Kekinian, Evita mendengar BUMN tengah mempersiapkan maskapai penerbangan lain sebagai pengganti Garuda Indonesia. Yaitu, Pelita Air.

Opsi tersebut, menurut Evita, lebih tepat ketimbang pemerintah harus memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Garuda Indonesia. Karena dengan menyiapkan maskapai penerbangan lain sebagai langkah antisipatif jauh lebih masuk akal. "Kami di DPR sudah tegas mengatakan tidak mungkin itu diselesaikan dengan penyertaan modal negara," tandasnya.

Wakil Menteri BUMN II, Kartiko Wirjoatmodjo, beberapa waktu lalu sudah menyampaikan kemungkinan ditutupnya Garuda Indonesia. Sebabnya, kondisi arus kas dan operasi harian maskapai tertua Indonesia ini sangat minim.

"Kalau mentok ya kita tutup. Tidak mungkin diberikan penyertaan modal negara, karena nilai utangnya terlalu besar," demikian Kartiko.***

wwwwww