Kerap Sudutkan SBY, Pengamat Anggap Hasto Merendahkan Diri Sendiri

JAKARTA - Kritik maupun serangan menyudutkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru dianggap merendahkan dirinya sendiri.

"Berbagai pernyataan Hasto terkait SBY tampaknya asal bunyi, tanpa didukung data yang akurat. Hasto menyampaikan pernyataannya terkesan lebih didasari pada kebencian, sehingga jauh dari objektifitas," demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga melalui pesan whatsapp yang diterima GoNews.co, Selasa (2/11/2021).

Menurut Jamiluddin, dibalik pernyataan Hasto ini terkesan bertujuan untuk mendegradasikan sosok SBY sebagai presiden ke-6. SBY dikesankan presiden yang tidak berhasil memimpin Indonesia selama 10 tahun.

"Penilaian Hasto sendiri terhadap SBY memang layak diperdebatkan. Sebab, masing-masing pemimpin punya prioritas janji politik yang berbeda-beda. Karena itu, setiap pemimpin akan memprioritaskan sesuai janji-janji politiknya," tandas Jamiluddin.

Dalam memenuhi janji-janji politiknya, kata mantan Dekan Fikom IISIP ini, setiap pemimpin juga punya gaya masing-masing. Tentu gaya kepemimpinan yang ditampilkan SBY dan Jokowi tentulah tak pernah sama. Tuntutan masyarakat di era SBY dan Jokowi juga berbeda. Karena itu, wajar saja bila SBY dan Jokowi punya prioritas yang berbeda.

"Jadi, Hasto tak perlu membanding-bandingkan, apalagi memberi penilaian. Hal itu justru merendahkan dirinya sendiri. Sebagai petinggi partai sangat tak layak mengeluarkan pernyataan seperti itu," pungkasnya.

Seblumnya, Hasto menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan anggaran US$2 miliar atau Rp28,5 Triliun (kurs Rp14.250) untuk program bantuan sosial (bansos) menjelang Pilpres 2009.

Mengutip peneliti Australia Marcus Mietzner, Hasto menyebut manuver SBY itu sebagai politik populis. Hal itu ia ungkap saat membahas betapa mahalnya pemilu di Indonesia. "Dalam politik bansos, yang menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 hingga Februari 2009, Pak SBY membelanjakan US$2 miliar untuk politik populis itu," kata Hasto dalam webinar yang dihelat The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (11/1/2021).

Hasto mengatakan langkah politik itu ditiru pada beberapa pemilihan selanjutnya. Menurutnya, politik bansos itu sangat merugikan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). "Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan politik biaya tinggi karena sistem satu orang, satu suara, satu nilai (one man, one vote, one value). Dia menyebut sistem pemilihan itu menimbulkan politik uang.

Hasto tak mengaitkan pernyataan itu dengan sistem pemilihan presiden saat ini. Ia hanya mengaitkan sistem tersebut dengan pengalaman internal PDIP. "Di PDIP, ketika pemilihan struktur partai dengan one man, one vote, one values, money politic, Pak. Kemudian, kami rombak dengan merit system sehingga akhirnya hanya biaya psikotes yang dikeluarkan," ucap Hasto.

Sebelumnya, Hasto pernah menyindir kecurangan SBY dan Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Ia menyebut Pemilu 2009 menunjukkan demokrasi yang menghalalkan segala cara, memanipulasi DPT, menggunakan aparat sebagai tim pemenangan, dan lain sebagainya.

Seperti diketahui, Pemilu 2009 dimenangkan oleh petahana SBY-Boediono. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kalah dalam pemilihan itu.***