PCR Deklarasi Luhut-Erick Thohir Capres-Cawapres, Dukungan atau Sindiran?

JAKARTA - Sekumpulan orang yang mengatasnamakan Pendukung Cinta Republik (PCR) mendeklarasikan dukungan untuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada 2024.

Dukungan atau sindiran nih? Koordinator Nasional PCR, Fuadul Aufa, mengatakan forum PCR hadir dari isu bisnis PCR dua menteri di kabinet Indonesia Maju tersebut. Fuadul mengatakan pihaknya sengaja memberi nama 'PCR' karena ingin memunculkan rasa yang berbeda.

"PCR ini muncul ini karena berita yang kemarin ini, Pak Luhut dan Pak Erick ini secara tidak langsung dinegatifkan dengan munculnya bisnis PCR ini, makanya coba kita munculkan PCR ini dengan rasa yang berbeda," kata Fuadul dalam konferensi pers di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Fuadul mengatakan PCR merupakan dukungan untuk Luhut-Erick. Dia berharap Luhut-Erick dapat maju menjadi capres-cawapres pada Pilpres 2024.

"Dengan ukuran yang berbeda, ukuran kita yaitu bagaimana Bapak Luhut dan Bapak Erick ini bisa mencapai puncaknya yaitu menjadi capres dan cawapres 2024-2029," kata Fuadul.

"Di luar isu-isu miring terkait ada permainan dan bisnis antara PCR, kita tidak ada di wilayah itu, kalau wilayah hukum kita serahkan semua ke ranah hukum," sambungnya.

Fuad menilai Luhut-Erick layak dipilih. Dia menilai Luhut-Erick bisa menangani persoalan bangsa terutama terkait pandemi virus Corona yang sedang mewabah di Tanah Air.

"Kami yang tergabung dalam forum Pendukung Cinta Republik hari ini mendeklarasikan Bapak Luhut dan Bapak Erick untuk menjadi capres dan cawapres 2024-2029. Alasannya karena beliau sangatlah layak dalam menangani segala persoalan bangsa khususnya yang hari ini ada di tengah-tengah kita yaitu pandemi COVID-19 ini," kata Fuadul.

"Sosok ini sangatlah layak kita dukung karena mereka sangat sukses untuk bisa membenahi bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi," imbuhnya.

Isu Luhut-Erick Main Bisnis PCR

Kabar sejumlah menteri bermain bisnis PCR itu sempat disinggung Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia.

"Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu)," tulisnya di Facebook seperti dirangkum detikcom, Rabu (3/11).

Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sedangkan Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir merupakan presiden direkturnya.

Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, membantah Luhut 'bermain' bisnis tes PCR. Menurut Jodi, Luhut memang mendapat ajakan oleh beberapa kelompok pengusaha membentuk GSI.

Dia menegaskan hal itu dilakukan bukan untuk berbisnis, apalagi cari untung. Jodi menjelaskan perusahaan dibentuk dalam rangka inisiatif membantu penyediaan tes COVID-19. Dia mengatakan GSI terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes COVID-19 jadi kendala besar di Indonesia.

"Terkait GSI, jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan test COVID-19 dengan kapasitas test yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala," ujar Jodi kepada detikcom.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, juga membantah isu tersebut. Menurutnya, tudingan itu tendensius. "Isu bahwa Pak Erick bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius," katanya.

Arya pun mengurai data tes PCR di Indonesia. Sampai saat ini, tes PCR telah mencapai 28,4 juta. Sementara, PT GSI yang dikaitkan dengan Erick Thohir hanya melakukan tes sebanyak 700 ribu. "Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5% gitu. Kalau mencapai 30%, 50% itu okelah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5%," ujarnya.

Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir kemudian dilaporkan ke KPK terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tes PCR. Laporan itu didasarkan pada aturan tes PCR yang berubah-ubah dan tarif yang menjulang tinggi. Pelapor heran pemerintah tidak menentukan standar biaya PCR.

"Pertama, kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dan di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kita ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Alif Kamal di gedung KPK.

KPK mengaku segera menindaklanjuti laporan tersebut. KPK mengatakan akan memverifikasi data dan informasi terkait pelaporan tersebut.

"Kami mengkonfirmasi, benar, bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud. KPK memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ke saluran Pengaduan Masyarakat akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan Informasi yang disampaikan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (4/11).***