Ribut Anggaran dengan Sri Mulyani, Sirna Sudah Ruh Kenegarawanan MPR RI

JAKARTA - Pimpinan MPR tiba-tiba geram dan marah. Mereka tiba-tiba mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kegeraman dipicu kebijakan Sri Mulyani memangkas anggaran MPR. Selain itu, kegeraman juga dipicu ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa kali undangan rapat dengan MPR.

Karena masalah itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyebut Ani, sapaan akrab menkeu, tak cakap mengelola anggaran negara. Ia menilai pemotongan anggaran MPR tidak semestinya dilakukan lantaran jumlah pimpinan kini bertambah dari lima menjadi 10 orang.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma lima, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).

Sedangkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerjemahkan absennya Ani sebagai sikap tak menghargai lembaga negara pimpinannya tersebut. "Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," ujar dia.

Berbeda lagi dengan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid yang mengatakan masalah dengan Sri Mulyani terkait tata krama dalam hubungan kelembagaan. Jazilul mengklaim tak mempermasalahkan pemotongan anggaran untuk 2022.

Ia meminta agar menteri dua periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut ke depan lebih memahami dan menghargai lembaga negara lain agar tidak memicu polemik dan perseteruan. "Ini soal tata krama kelembagaan negara, bukan soal pemotongan anggaran," kata Gus Jazil, Rabu (1/12).

Menanggapi itu, Bendahara Negara lewat akun Instagram @smindrawati mengakui memang tak hadir dalam dua undangan MPR, yakni pada 27 Juli 2021 dan 28 September 2021. Ani menyebut tak hadir dalam undangan pertama karena jadwal bentrok dengan rapat internal Presiden dan terpaksa harus diwakili.

Sedangkan untuk undangan kedua, Ani berhalangan hadir karena harus mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, sehingga rapat dengan MPR diputuskan ditunda.

Terkait anggaran, ia mengungkapkan seluruh kementerian dan lembaga harus melakukan refocusing sebanyak empat kali, tak terkecuali MPR. Refocusing anggaran ditujukan untuk membantu penanganan covid-19 di Tanah Air.

Refocusing anggaran juga diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh subsidi upah, bantuan untuk pelaku usaha kecil, hingga meningkatkan penerimaan bantuan sosial.

Sri Mulyani mengklaim anggaran kegiatan MPR akan tetap didukung oleh APBN. Ia juga akan menghormati seluruh lembaga negara, termasuk anggota parlemen.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) malah mengkritik sikap MPR yang dinilai kekanak-kanakan. Peneliti Formappi Lucius Karus sikap tersebut justru menunjukkan MPR seperti kehilangan ruh kenegarawanan mereka karena hanya memikirkan kepentingan lembaga sendiri. Menurut dia, alasan MPR yang meminta Sri Mulyani dicopot itu tidak mencerminkan kebijaksanaan pimpinan MPR.

Lucius menilai MPR seolah lupa bahwa anggaran yang diputuskan dalam APBN bukan hanya kemauan Menkeu. Anggaran itu dibahas Menkeu bersama dengan DPR. Ia menambahkan, apabila MPR memang memiliki alasan untuk menaikkan anggaran mereka, seharusnya hal itu diperjuangkan saat proses pembahasan di DPR.

Dengan sikap MPR seperti ini, menurutnya, MPR hanya memanfaatkan lembaga untuk mengintimidasi pejabat lain. Lucius berpandangan bahwa Ani pasti punya alasan khusus mengurangi anggaran MPR. Salah satu yang menurutnya bisa menjadi alasan itu yakni soal kinerja MPR tahun 2021 yang tidak mencapai target.

"Sehingga Menkeu memberikan semacam punishment dengan mengurangi anggaran MPR. Kan memang anggaran itu harus berbasis kinerja. Lembaga dengan kinerja yang tak memuaskan layak dihukum dengan memotong anggaran mereka," jelas dia.

Jika melihat anggaran MPR, penurunan terlihat mulai terjadi pada 2019 dari Rp1,04 triliun pada 2018 menjadi Rp958 miliar. Adapun penyerapan atau realisasi kedua tahun belum maksimal, yakni senilai Rp899 miliar pada 2018 dan Rp887 miliar pada 2019.

Kemudian, anggaran MPR 2020 kembali berkurang menjadi Rp800,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp702,4 miliar. Pemerintah mengalokasikan dana untuk MPR sebesar Rp777,3 miliar pada 2021. Namun, realisasinya hingga akhir November 2021 baru sebesar Rp750,9 miliar.

Lalu, anggaran MPR turun menjadi Rp695,7 miliar untuk tahun depan. Angkanya turun 10 persen dari pagu 2021. Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lisman Manurung menyebut lontaran berbagai pimpinan MPR tak sesuai dengan etika dan sopan santun politik. Ia menilai lembaga tinggi seperti MPR tak bisa asal nyeletuk pencopotan menteri.

Lisman juga turut menyayangkan pernyataan MPR di ruang publik. Pasalnya, ia menilai mestinya MPR bisa mendiskusikan ketidakpuasannya secara internal langsung kepada Menteri Keuangan.

Selain tak elok dipandang rakyat, ia menyebut pernyataan MPR malah bisa jadi bumerang karena yang dipersoalkan bukan hak rakyat secara langsung, melainkan anggaran MPR sendiri. "Kalau LSM itu kan biasa ya bilang copot tapi ini kan institusi resmi negara, kan juga ada sopan santun politik," katanya pada Rabu (1/12).

Dari kacamata dia, MPR tidak perlu marah-marah secara terbuka untuk hal yang bersifat administratif dan prosedural seperti pemangkasan anggaran dan absennya Sri Mulyani dalam dua rapat terpisah.

Ia pun menerka kemarahan MPR itu menyangkut kepentingan 2024 di mana berbagai partai politik sudah mulai mengambil ancang-ancang pada tahun depan. Ia memperingatkan MPR untuk hati-hati dalam menarik perhatian rakyat jelang pemilu, kalau tak pilah-pilah isu menarik simpati rakyat bisa jadi yang ada citra MPR malah negatif.

Lisman mengatakan bukan simpati yang didapat. Yang ada Bamsoet dkk kehilangan wibawanya karena secara kinerja pun tidak terdengar gaung sepak terjang MPR. "Menurut saya ini isu administratif yang di-blow up dan tidak terlalu penting, rakyat juga ga terlalu peduli kan?" ujarnya.***