Kerugian Masyarakat Melebihi ABPD Jakarta, Pengawasan OJK Dinilai Tak Berkualitas

JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masinton Pasaribu menilai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak berkualitas. Pasalnya, data kerugian masyarakat akibat investasi bodong melebihi nominal APBD DKI Jakarta. Hal tersebut diungkap dalam rapat bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2021).

"Kalau kita membuka data, saya harus sampaikan, angka-angka ini bukan angka statistik saja, Pak. Saya baca data dari OJK sendiri, ngeri. OJK ungkap kerugian masyarakat gegara investasi bodong di Indonesia kalahkan APBD DKI Jakarta. Dari Satgas Waspada Investasi, praktek investasi bodong telah merugikan masyarakat Indonesia hingga Rp117,4 triliun dalam kurun waktu 10 tahun," tuturnya.

Politisi PDIP itu menegaskan, kinerja OJK tidak optimal. "Bahkan dalam bahasa yang sangat ekstrim, kesimpulan tersebut tidak berkualitas pengawasan itu.".

Masinton berharap hal itu dapat menjadi cambuk bagi OJK untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal ini, Ia menginginkan ada perbaikan kualitas dari OJK menjadi lebih positif. Ia meminta kantor perwakilan OJK di berbagai daerah cepat dan responsif terhadap aduan-aduan dari masyarakat.

"Kita minta bapak-bapak sebagai pimpinan (OJK) bisa memberikan arahan dan panduan kepada seluruh insan OJK dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sesuai Undang-Undang," pungkasnya.***