Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Borneo FC Kecewa Gagal Ke Final, Akui Permainan Tak Sesuai Harapan
Olahraga
10 jam yang lalu
Borneo FC Kecewa Gagal Ke Final, Akui Permainan Tak Sesuai Harapan
2
Tak Ada Insiden Saat Madura United FC Kembali Ke Hotel
Olahraga
11 jam yang lalu
Tak Ada Insiden Saat Madura United FC Kembali Ke Hotel
3
Dua Klub Pastikan Lolos Ke Babak Final Championship Series BRI Liga 1 2023/24
Olahraga
11 jam yang lalu
Dua Klub Pastikan Lolos Ke Babak Final Championship Series BRI Liga 1 2023/24
4
Sebagai PSN Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Harus Didukung
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Sebagai PSN Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Harus Didukung
5
Jakpro Helat TIM Art Festival Mulai 30 Mei 2024
Umum
10 jam yang lalu
Jakpro Helat TIM Art Festival Mulai 30 Mei 2024
6
Arema FC Evaluasi Pemain Asing Dan Pulangkan Pemain Muda
Olahraga
10 jam yang lalu
Arema FC Evaluasi Pemain Asing Dan Pulangkan Pemain Muda
Home  /  Berita  /  Politik

Soal Presidential Threshold, Fadli Zon Minta Mahasiswa Turun ke Jalan Kepung DPR

Soal Presidential Threshold, Fadli Zon Minta Mahasiswa Turun ke Jalan Kepung DPR
Ilustrasi demo mahasiswa di DPR. (Foto: Kompas)
Kamis, 16 Desember 2021 10:52 WIB

JAKARTA - Anggota DPD RI Komisi I Fadli Zon mengaku sulit jika mengandalkan kawan-kawannya di Senayan untuk menggolkan presidential threshold.

"Kalau menurut saya agak sulit berharap dengan kawan-kawan di DPR untuk mengubah presidential threshold," ujarnya dalam diakusi virtual, Minggu (12/12).

Sebab, menurutnya, partai politik tidak bisa diharapkan. Oleh sebab itu, Fadli Zon mengimbau masyarakat agar turun meminta pengubahan ambang batas kadidasi presiden. "Mestinya masyarakat sipil, ormas besar, berbagai macam media, pers, gerakan mahasiswa mungkin lebih efektif," katanya.

Sebab, menurutnya, suara rakyat memiliki kekuatan tertinggi di negara demokrasi. "Kalau suara di partai menurut saya kecil kemungkinannya untuk mau mengubah presidential threshold. Termasuk di DPD," ucapnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga membeberkan mengapa DPR tidak bisa diharapkan. Menurut dia, lembaga eksekutif terlalu mendominasi dan menumpulkan kekuatan di DPR.

"Sebetulnya itu secara tidak langsung melumpuhkan peran pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif. Hal inilah yang sangat perlu dikoreksi," katanya.

Menurut Fadli, masyarakat harus bersatu dan mencari cara untuk melawan konsolidasi oligarki yang tak ingin presidential threshold dihapus.

"Karena sangat berbahaya dan kepentingannya bukan hanya ekonomi, politik, sosial, budaya dan segala macamnya," tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/