Negara akan Jadikan Tes Kesehatan sebagai Syarat Nikah

JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mewajibkan warga yang akan menikah melakukan pemeriksaan kesehatan guna mencegah anak lahir kemudian tumbuh dalam kekerdilan (stunting). Hal tersebut Ia sampaikan di Yogyakarta pada Minggu (9/1/2021).

Lansiran antaranews.com menyebut, tes kesehatan bagi orang yang hendak menikah meliputi pengukuran lingkar lengan atas, kadar hemoglobin, dan kondisi umum sehat atau tidak.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut, pihaknya bahkan telah berkomunikasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk mendapat penguatan atas upaya tersebut. "Kami sudah komunikasi dengan Menteri Agama untuk mohon dikuatkan menjadi syarat sebelum pernikahan," katanya dikutip GoNEWS.co di Jakarta.

Hasto sangat optimistis mampu menurunkan angka kekerdilan 10 persen dalam 2,5 tahun. Berdasarkan pengalaman selama pandemi, penurunan angka kekerdilan bisa turun tiga persen, maka dengan kondisi yang sudah membaik ini angka penurunan akan lebih tinggi lagi.

Ia juga memperkirakan masih ada 12 juta bayi yang akan lahir sehingga dirinya akan melakukan gerilya kepada warga yang baru nikah sebanyak 2 juta per tahun, supaya melahirkan bayi yang tidak kerdil.

"Kami juga akan melakukan gerilya kepada 4,5 juta ibu yang melahirkan dalam satu tahun untuk melakukan program keluarga berencana setelah melahirkan. Hal ini dikarenakan jarak anak yang dilahirkan dengan waktu berdekatan juga berpotensi kekerdilan," katanya.

Dia mengatakan sampai saat ini, petugas BKKBN telah mendatangi 68 juta keluarga di masa pandemi untuk mendapatkan data. Setelah itu, BKKBN melantik 600 ribu petugas menjadi pendamping keluarga.

"Itu mesin yang akan kami gerakan untuk menekan angka kekerdilan. Kami juga akan menambah generasi berencana di setiap desa ada dua orang. Mudah-mudahan isu kekerdilan dan pencegahan kekerdilan dapat berjalan baik," katanya.***