Belum Ada Progres, Panja Vaksin Harus Dievaluasi

JAKARTA - Komisi IX DPR RI bersepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan tentang Vaksin Covid-19. Namun sejak Panja Vaksin ini dibentuk sampai saat ini belum menunjukkan progres berarti.

Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultants, Pangi Syarwi Chaniago menilai, kinerja Panja Vaksin mesti dievaluasi karena terkesan lambat dan kurang responsif dan progresif.

Apalagi Pangi melihat ada indikasi pihak-pihak yang berkepentingan ingin menghambat laju gerak Panja tersebut. "Saya pikir semua desain itu mungkin saja, karena banyak pihak yang berkepentingan dalam vaksin, conflict of interestnya dalam banget, banyak aktor dan pihak yang terlibat, mulai dari pengusaha dan mungkin juga dari pejabat," ujar Pangi dalam keterangan tertulis, Minggu (30/1/2022).

Pangi berharap Panja Vaksin bisa lebih progresif dalam bekerja, dan tidak masuk angin, serta bekerja untuk agenda kemaslahatan rakyat banyak, bukan kehendak para cukong dan oligarki. "Kalau soal mereka mendapat siraman, ini bisa saja terjadi, namun ini asumsi belum terukur, inikan sama saja dengan kentut, berasa namun sulit dibuktikan," jelas Pangi.

Sebelumnya, komisi IX DPR-RI telah memutuskan membentuk Panja Pengawasan Vaksin Covid-19 sejak tanggal 20 Januari 2022 yang akan dimulai pada masa persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, panja yang telah dibentuk itu tak lain untuk melakukan pengawasan, baik dari program vaksin yang digencarkan pemerintah. "Banyak yanga harus kita lakukan pengawasan terhadap pengelolan Program Vaksin, tidak hanya dari aspek kehalalan," kata Kurniasih ketika dihubungi, Senin (24/1/2022).

Sejauh ini, kata dia, Komisi IX tengah menuyusun agenda panja. Salah satu susunan itu mengenai regulasi hingga alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin, yang nilai impor vaksin saat itu mencapai Rp44,08 triliun dengan pengadaan sebesar 465,07 juta dosis vaksin.

Mufida menambahkan insentif fiskal untuk pengadaan vaksin impor itu mencapai Rp8,33 triliun sepanjang 2021. Artinya, insentif fiskal itu mesti dapat dioptimalkan penggunaannya untuk percepatan vaksinasi di tengah masyarakat. "Mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan dan juga ada optimalisasi dari tata kelola vaksin yang lebih baik ke depan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Diketahui, dalam kesimpulan rapat, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes untuk memberikan data-data terkait vaksin kepada Komisi IX, antara lain jenis vaksin yang digunakan, jumlah masing-masing jenis vaksin, harga per dosis masing-masing jenis vaksin.***