Suara Arus Bawah Menolak Ibu Kota Nusantara

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur (Kaltim) telah disahkan menjadi produk hukum oleh DPR RI. Dengan demikian, proses peralihan menuju Ibu Kota Negara baru yang bernama Nusantara itu akan dimulai tahun ini.

Secara keseluruhan, megaproyek Ibu Kota Negara Baru disebut membutuhkan anggaran sebesar Rpp466 triliun hingga Rp486 triliun. Sebanyak 19 persen atau Rp80 triliun pendanaan berasal dari APBN. Sementara sisanya berasal dari berbagai bentuk kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN.

Perpindahan Ibu Kota Negara yang terkesan dikebut oleh pemerintahan Joko Widodo itu diwarnai bayang-bayang kekhawatiran warga Jakarta. Termasuk soal dampak terhadap perekonomian warga di tengah pandemi. Salah satu seorang perantau di Jakarta, Roy (38) misalnya khawatir ekonomi di Jakarta akan memburuk saat Ibu Kota Negara berpindah. Ia berharap lebih baik perpindahan ibu kota diurungkan atau ditunda.

"Yang saya khawatirkan kalau setelah Ibu Kota pindah ke sana ekonominya merosot. Saya kurang setuju," kata Roy dilansir GoNews.co dari CNNIndonesia.com, Senin (07/2/2022) di Jakarta Selatan.

Sehari-hari Roy bekerja sebagai driver ojek online dan tidak memiliki pendapatan tetap. Ia kerap mengantar dan menjemput orang-orang yang bekerja di kantor pemerintahan. Roy khawatir pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak terhadap profesinya. "Yang saya khawatirkan saya kena dampaknya, apalagi kalau kita antar jemput orang-orang yang kerja di kantoran ngerinya kena dampaknya," ujar Roy.

"Saya enggak kerja di kantoran yang punya gaji tetap, saya cuma kerjanya kayak gini," imbuh Roy.

Hal senada juga disampaikan Willy Angga Saputra (27) yang mengaku tidak sepakat dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantam Timur. Menurut Willy, anggaran jumbo megaproyek Ibu Kota Negara semestinya digunakan untuk memperbaiki ekonomi yang dihantam pandemi Covid-19.

Willy mengatakan, saat ini banyak perusahaan sedang berusaha merintis ulang dan membuka kembali bisnis mereka. Banyak pengusaha, kata Willy, masih terdampak pandemi.

Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang masih berjuang untuk bertahan hidup imbas pandemi Covid-19 yang belu bisa ditangani dengan betul oleh pemerintah.

Warga Jabodetabek terdampak pandemi, Willy Angga Saputra (27) menyarankan agar anggaran IKN digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, Kamis (20/1).
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (Bem UI) bahkan khawatir pemindahan ibu kota negara akan mangkrak. Lalu, IKN Nusantara akan menjadi 'kota hantu' seperti ibu kota baru Naypidaw di Myanmar.

Pasca 16 tahun Naypidaw ditetapkan sebagai IKN Myanmar, menggantikan Yangon, kota itu seperti tak berpenghuni. Kota itu pun disebut sebut sebagai kota hantu.

Ketua BEM UI, Bayu Satria menyebut hal itu sangat mungkin terjadi di IKN Nusantara. Sebab, pemilihan kota IKN dan perumusan kebijakannya dilakukan secara cepat dan minim keterlibatan publik. "Jangan sampai proyek besar ini menjadi proyek mangkrak yang pada akhirnya mengikuti jejak beberapa negara yang pernah gagal dalam pemindahan ibu kota," kata Bayu.

"Seperti Myanmar hingga menjadi Kota Hantu karena minimnya keterlibatan publik dalam perumusan kebijakannya," imbuhnya.

Dalam pengesahan UU IKN misalnya, ia menilai pemerintah terkesan terburu-buru. Pansus RUU IKN baru ditetapkan pada 7 Desember 2021. Dengan kata lain, pembahasan RUU IKN hanya memakan waktu satu bulan.

Ia lantas membandingkan dengan pengesahan RUU lain yang memakan waktu lama, bahkan mandek. Padahal, RUU yang mandek itu terbilang penting.

Selain itu, menurut Bayu, masih banyak hal lain yang lebih mendesak selain pemindahan IKN, seperti persoalan kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan yang pada dasarnya lebih urgen untuk direspons cepat oleh pemerintah.

Terlebih, Bayu menilai pembangunan IKN tidak bisa digeber dalam waktu singkat. Menurutnya, pembangunan itu merupakan jangka panjang. Ia sangsi target pemerintah untuk merampungkan di 2024 akan tercapai.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan status ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta akan pindah ke Kalimantan Timur pada semester I 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi bercita-cita merayakan HUT RI ke-79 di ibu kota baru pada 17 Agustus 2024.***