PKS Tegas Menolak Kenaikan LPG dengan Alasan Imbas Perang Rusia - Ukraina

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah serius mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi, gula, secara serentak sangat memberatkan masyarakat. Belum lagi kenaikan harga BBM serta harga LPG non-subsidi.

"PKS menolak kebijakan Pemerintah yang memberatkan masyarakat tersebut. Pandemi COVID-19 ini kan belum pulih. Omicron masih tinggi dan ekonomi masyarakat masih tertatih-tatih. Kenaikan harga barang-barang tersebut tentu memberatkan masyarakat. Hal ini bahkan dapat memicu inflasi dan menggerus daya beli mereka," jelas Mulyanto.

"Gas LPG non subsidi baru naik tanggal 25 Desember 2021, masak 28 Februari 2022 sudah naik lagi. Sebelumnya tanggal 12 Februari 2022 Pertamina sudah menaikkan harga untuk tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) non subsidi," tandas Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan di awal-awal pandemi, ketika harga migas dunia anjlok menuju titik terendah, Pemerintah tidak menurunkan harga BBM dan LPG tersebut dengan berbagai alasan. "Inikan kebijakan yang inkonsisten. Terkesan masyarakat mensubsidi BUMN bukan sebaliknya," kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan PKS menolak kebijakan Pemerintah yang menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas energi. "Kalau kita diamkan saja bukan tidak mungkin ini akan melebar pada kenaikan harga-harga produk lainnya. Kami khawatir, kalau besok-besok, Pemerintah juga akan menaikan harga BBM dan LPG bersubsidi termasuk listrik PLN," jelas Mulyanto.

Karena itu, katanya, PKS mendesak Pemerintah mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif, yang tidak memicu inflasi dan membebani rakyat.

Ia mengatakan defisit transaksi berjalan dari sektor migas seharusnya dapat dikompensasi dengan penerimaan dari ekspor komoditas energi lainnya seperti batu bara, gas alam dan juga CPO.

Apalagi ketika iklim investasi di bidang migas ini semakin kondusif, yang mendorong peningkatan produksi komoditas energi kita. Kalau kebijakan ini didorong maka penerimaan negara dari sektor energi akan sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku bangga dengan prestasi kinerja penerimaan keuangan negara dari durian runtuh wind fall harga batubara dunia yang melejit.***