Seknas Jokowi Memastikan Pemilu Berlangsung Sesuai Jadwal

JAKARTA - Polemik wacana penundaan pemilu berakhir sudah, seluruh elemen bangsa harus fokus pada agenda perjuangan berikutnya, yaitu memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024. 

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal DPN Seknas Jokowi, Dono Prasetyo, Senin (07/3/2022). "Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmennya patuh pada konstitusi, dan secara tersirat bisa diartikan tidak ada lagi ruang bagi penundaan pemilu," ujarnya. 

Salah satu yang dijadikan alasan penundaan pemilu, terkait biayanya yang besar, menurutnya argumentasi ini sangat lemah. "Sejak dulu pun juga begitu, pemilu selalu membutuhkan dana besar, namun tetap bisa dilaksanakan dengan lancar dan damai," tukasnya. 

Karena kebutuhan akan biaya besar itulah kata Dono, sehingga muncul metafora 'pesta demokrasi'. Layaknya sebuah pesta, selalu ada biaya yang harus dikeluarkan. "Benar, pemilu ibarat 'pesta', ketika rakyat diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya secara riang dan tanpa tekanan," tandasnya. 

"Kita bisa mengingat kembali frasa yang muncul pada Mars Pemilu (1971): Semua Rakyat Menyambut Gembira.  Apabila jadwal 'pesta' sudah ditetapkan, kemudian tiba-tiba ditunda tanpa sebab yang jelas, kita bisa membayangkan bagaimana kecewanya rakyat," urainya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil survei dari LSI  (Lembaga Survei Indonesia) terbaru menyimpulkan, sebanyak 64 persen responden setuju pemilu sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024. "Selama ini hasil survei dari lembaga independen selalu valid, karena berdasarkan sains dan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya aspirasi rakyat, sebagaimana diwakili suara responden, adalah benar adanya," tegasnya.

Seknas Jokowi sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil, bersiap untuk mendorong pelaksanaan pemilu sesuai jadwal. "Sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo langsung dan sesuai pula dengan harapan rakyat. Pemilu berlangsung sesuai jadwal adalah keniscayaan, mengingat pemilu yang rutin dan periodik merupakan pilar utama  negara demokratis," pungkasnya.***