Anies Baswedan Tegas Menolak Jabatannya sebagai Gubernur DKI Diperpanjang

JAKARTA - Anies Baswedan menunjukkan sikap patuh pada undang-undang. Gubernur DKI Jakarta ini dengan tegas menolak usulan beberapa pihak agar masa jabatannya diperpanjang sampai 2024. Yuk, tepuk tangan untuk Anies.

Masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober tahun ini. Setelahnya, posisi Gubernur DKI akan dipegang Penjabat (Pj) yang ditunjuk Pemerintah Pusat sampai ada hasil Pilkada 2024. Atas kondisi ini, beberapa pihak mengusulkan agar masa jabatan Anies diperpanjang saja. Alasannya. Pj tidak memiliki legitimasi kuat karena cuma ditunjuk, bukan dipilih rakyat.

Namun, Anies menolak usulan itu. Penolakan ini disampaikan ke publik melalui Geisz Khalifah, salah satu loyalis Anies. Geisz menyatakan, Anies baru mau melanjutkan masa jabatannya melalui instrumen yang diatur dalam undang-undang.

"Anies akan selesai di 2022, dan tidak akan memperpanjang jabatannya apabila tidak melalui mekanisme pilkada. Jadi, Anies akan maju apabila ada pilkada. Kalau tidak ada pilkada, maka dia tetap akan berhenti," tegasnya, Minggu (27/2).

Untuk saat ini, klaim Geisz, Anies tidak memikirkan masalah politik. Anies masih fokus menyelesaikan sejumlah program di DKI Jakarta hingga masa jabatannya. Setelah itu, baru kemudian memandang potensi ke depan. Jika memang ada tawaran menarik, Anies akan ikut serta dalam pilkada. Jika tidak ada, Anies memilih menjadi masyarakat biasa.

Soal kedekatan terhadap sejumlah parpol, Geisz menyebut Anies telah melakukannya sejak mencalonkan diri sebagai Cagub DKI pada 2017. Mengingat, salah satu syarat pasangan calon untuk maju berkontestasi dibutuhkan dukungan dari berbagai parpol.

Soal dukungan parpol-parpol di kemudian hari, termasuk Pilpres 2024, Geisz tidak ingin yang muluk-muluk. "Apakah akan memilih Anies sebagai calon, kita juga belum tahu. Karena mereka tetap akan punya kriteria-kriteria sendiri, apakah mereka memilih Pak Anies atau tidak," katanya.

Mengenai kedekatan Anies dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Geisz memandang, itu hal biasa. Dia memastikan, Anies juga dekat dengan beberapa pejabat publik lainnya. Seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

"Pak Anies tidak hanya dengan Ridwan Kamil. Sebelumnya ada kedekatan dengan Ganjar juga dengan Gubernur NTT dalam rangka kerja sama. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang baru karena mendekati Pilpres, tetapi sebelum itu momen-momen yang biasa terjadi," ungkap Geisz.

Mendengar Anies menolak perpanjangan jabatan, para warganet langsung ramai tepuk tangan. "Ini baru pemimpin sejati yang nggak rakus jabatan. Kalau sudah masanya selesai, legowo mundur karena jabatan nggak abadi," cuit @RRwt02. "Ya memang Bang Anies tidak rakus dengan jabatan, tapi bener-bener pegang amanah," timpal @bilalzada12gma1.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pernyataan Geisz lebih ditujukan untuk mengkritik kelompok yang mewacanakan penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. “Sebab, tidak ada alasan apapun, baik konstitusional maupun politik untuk menyukseskan wacana tersebut,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, pernyataan Geisz menegaskan bahwa porsi Gubernur DKI Jakarta tidak dalam berwenang memperpanjang masa jabatan atau bahkan mempercepat masa jabatan. "Sehingga tentu ini semacam statement klise yang memang ditujukan kepada rivalitas Presiden Jokowi. Artinya, mungkin ini ditujukan kepada pemerintah pusat yang seolah-olah mengkondisikan mitra koalisi untuk mewacanakan pemilu ditunda," ujar Dedi.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, pernyataan Geisz sangat baik. Ini menunjukkan Anies tetap taat konstitusi, dan tidak mengubah aturan main untuk kepentingan pragmatis.

"Jadi, sebuah usulan atau sikap yang seharusnya bisa ditiru kepala daerah lainnya. Mungkin melalui orang terdekatnya, bisa melakukan hal yang sama. Supaya kegaduhan penundaan pemilu segera dihentikan dan tunduk kepada jadwal yang ditetapkan KPU," pungkas Hensat.***