Bamsoet Ajak Prodewa Buat Kajian Perjalanan Demokrasi Pasca Reformasi

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menghadiri acara 'Simposium Demokrasi' yang diselenggarakan lembaga Progressive Democracy Watch (Prodewa). Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengajak Prodewa untuk melakukan kajian terkait perjalanan demokrasi pasca reformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung.

Rencananya, kajian tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana proses demokrasi melalui pemilihan langsung itu memberikan kontribusi bagi bangsa. Apakah memiliki efek positif atau negatif yang lebih besar dibandingkan pemilihan melalui sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi.

"Salah satu rujukan untuk mengukur implementasi dan kualitas demokrasi adalah dengan mengacu pada nilai indeks demokrasi. Secara nasional, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dijadikan rujukan. Di mana penilaian indeks demokrasi didasarkan pada tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

"Secara global, salah satu rujukan yang telah mendapatkan pengakuan dunia adalah indeks demokrasi yang disusun oleh The Economist Intelligence Unit, suatu divisi penelitian dari Economist Group yang berbasis di Inggris. Lembaga ini mengukur kualitas implementasi demokrasi dari lima instrumen, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil," sambungnya.

Berdasarkan data dari BPS, Bamsoet menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia selama kurun waktu 2009-2020 telah mengalami penurunan 4 kali yakni pada tahun 2010, 2012, 2015, dan tahun 2016. Sedangkan indeks demokrasi pada tahun 2020 berada di angka 74,92 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 72,39.

"Sebagai data pembanding, merujuk pada laporan terbaru dari The Economist Intelligence Unit yang dipublikasikan pada awal Februari 2022, indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021 menempati urutan ke 52 dari 167 negara, dengan nilai 6,71 (pada skala 0 sampai 10)," papar Bamsoet.

Menanggapi data tersebut, Bamsoet menilai bangsa Indonesia patut berbangga bahwa capaian demokrasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2020. Hal ini mengingat pada tahun tersebut, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 64 dunia dengan nilai 6,30 yang merupakan angka terendah sejak tahun 2006 ketika The Economist Intelligence Unit mulai menyusun indeks demokrasi.

Ia pun menambahkan peningkatan indeks tersebut di sisi lain belum mampu mengeluarkan posisi Indonesia dari kategori demokrasi tidak sempurna, atau demokrasi 'cacat'. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk menyikapi penilaian tersebut dengan mawas diri dan mengakui bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia merupakan proses yang sedang berjalan dan dalam taraf pengembangan dan penguatan.

"Fenomena naik turunnya besaran indeks demokrasi yang kita alami, yang dipengaruhi oleh beragam faktor, menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi kita saat ini, belum berada pada level kemapanan yang ideal, dan sedang berproses menuju kematangan demokrasi. Namun kita tidak boleh berkecil hati, karena berdemokrasi adalah sebuah proses yang dinamis, dan selalu ada ruang dan peluang untuk memperbaikinya," ujarnya.

Bamsoet lantas menekankan agar implementasi demokrasi jangan sampai menghadirkan residu dan sisi gelap. Seperti termanifestasikannya nilai-nilai demokrasi dalam bentuk opresi kuasa absolut mayoritas terhadap minoritas.

Lebih lanjut, ia pun mengingatkan agar jangan sampai demokrasi prosedural mengabaikan demokrasi substansial karena harus ada keseimbangan antara demokrasi dalam praktik dengan demokrasi dalam kualitas implementasinya. Ia pun lantas mengatakan era disrupsi digital ini di antaranya telah melahirkan buzzer dan influencer.

"Kita harus menyikapi fenomena ini dengan arif dan bijaksana, agar kehadiran entitas baru dalam demokrasi tersebut membawa kemanfaatan bagi kemajuan berdemokrasi, dan bukan malah menjadi residu dan sisi gelap demokrasi kita. Esensi demokrasi adalah adanya keseimbangan. Di satu sisi, demokrasi menjamin ketersediaan ruang bagi setiap warga negara untuk berekspresi dan mengartikulasikan hak-hak politiknya tanpa represi dan intimidasi. Di sisi lain, ekspresi demokrasi juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang kontra produktif yang justru mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri," pungkasnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Direktur Nasional PRODEWA Muhammad Fauzan Irfan, dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa.***