Orang-Orang Asli Papua Tolak Pemekaran

JAYAWIJAYA - Masyarakat Kabupaten Pegunungan Tengah Papua (Lapago) menolak pemakaran provinsi, kota/kabupaten serta berbagai agenda DOB di Tanah Papua. Hal tersebut disampaikan langsung oleh seluruh masyarakat Lapago di depan Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya Wamena saat unjuk rasa, kemarin.

Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)Kab Jayawijaya (Lapago) Sonni Lokobal mengatakan kepada GoNEWS.co, Kamis (10/3/2022), penolakan menjadi sikap kolektif karena pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) tak menjamin bahwa sumber daya manusia Papua akan diakomodir dalam membangun wilayah otonomi baru.

"Pemekaran hanya dapat mempersulit keadaan dengan harapan palsu yang belum tentu dapat terealisasi dengan baik. Contohnya Kabupaten kita di wilayah Gunung Papua Lapago saat ini sangat krisis dalam pemberdayaan masyarakat Papua terutama masalah kesehatan, pendidikan dan juga berbagai lapangan pekerjaan yang sama sekali tidak dapat diakomodir secara baik," kata Sonni.

Selain Sonni, suara penolakan juga disampaikan Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk. Dalam pemberitaan Gatra, Ia menyatakan pandangan, pemekaran wilayah atau DOB di Papua adalah bentuk dari rencana kolonial.

"2 juta orang melanesia di west Papua saat ini sedang menuju pemusnahan akibat politik rasisme sistemik Indonesia," kutipan pernyataan Markus.***