Adkasi Ungkap Sebab 101 Kabupaten Belum Sahkan APBD, Pemerintah Mesti Perhatikan Ini

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said dalam pelantikan DPN dan Komwil Adkasi seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/3/2022) mengungkap sebab belum sahnya APBD di sejumlah kabupaten. Ternyata Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD jadi salah satu sebab sehingga aturan terkait itu harus direvisi.

"Ada 101 kabupaten yang sampai saat ini belum mengesahkan APBD, salah satu faktornya adalah DPRD malas datang paripurna karena tidak ada tunjangannya," kata Lukman dikutip GoNEWS.co.

Keterangan tertulis Adkasi tegas menyebut, bahwa Lukman meminta pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD direvisi dan mencantumkan tunjangan sidang bagi anggota DPRD. Dia juga meminta pemerintah menyediakan uang tunjangan sidang bagi anggota DPRD agar para anggota dewan mau menghadiri Rapat Paripurna DPRD.

Ketua DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat itu menilai, tunjangan sidang bagi anggota DPRD tersebut tidak akan merugikan negara namun justru membuat semangat untuk mengikuti rapat.

Lukman juga meminta pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional karena uang perjalanan dinas anggota DPRD disamakan dengan aparatur sipil negara.

"Setelah ini saya akan bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, tolong kawan-kawan di daerah ini, tolong segera direvisi sebelum pembahasan APBD perubahan," kata Lukman.***